Nusantara1News – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam memberantas premanisme di kawasan industri dan pabrik-pabrik di Jawa Barat.
“Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya premanisme di lingkungan pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jabar ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Wamenaker Noel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa seperti yang dikutip dari laman Antara news.
Baca Juga : Presiden Prabowo Imbau Kepala Daerah Prioritaskan Kepentingan Rakyat
Selain itu, ia juga mendukung upaya pemberantasan praktik percaloan tenaga kerja di Jawa Barat, yang kerap membebani pencari kerja dengan biaya tidak resmi.
“Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan ‘outsourcing’ yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja,” tegasnya.
Wamenaker menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan lingkungan kerja yang aman dan terbebas dari gangguan di luar operasional, industri dapat berkembang lebih baik, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
“Karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri,” tambahnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah tegas dalam menjaga keamanan lingkungan industri dari aksi premanisme.
“Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa segala bentuk pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan ditertibkan.
“Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Karena itu, tidak boleh ada pemungutan tambahan yang bersifat ilegal,” katanya.
Dedi juga menyoroti pandangan keliru di masyarakat yang menganggap pabrik sebagai sumber dana tanpa batas. Ia menegaskan bahwa tidak semua permintaan dana dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan.
“Karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan calon pekerja.
Baca Juga : Kemenkop Perkuat Ekosistem Petani Tebu di Jatim untuk Dukung Ketahanan Gula
“Kami ingin memastikan bahwa pabrik-pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri karena nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah,” tutupnya.
