Nusantara1News – Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Namun, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan bahwa program ini tidak cukup hanya membangun rumah secara fisik, melainkan juga harus memperhatikan aspek psikososial dan lingkungan hidup masyarakat.
Baca Juga : Sinergi Solid Diperlukan untuk Mewujudkan SDGS, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi
“Kami mendukung program 3 juta rumah dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PPPA. Kami mendorong program perumahan tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas lingkungan tempat tinggal,” ujar Veronica dalam keterangan resmi, Jumat (25/4) di lansir dari laman Media Indonesia.
Ia menyoroti pentingnya menyediakan ruang bersama atau community center dalam kompleks perumahan, yang berfungsi mendukung interaksi sosial keluarga dan masyarakat, serta menciptakan pola hidup sehat dan berkelanjutan.
Menurut Veronica, pembangunan berbasis komunitas menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga memberi dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Isyana Bagoes Oka, menambahkan pentingnya aspek sanitasi dan ketersediaan air bersih dalam konsep rumah layak huni.
“Yang pada akhirnya mendukung upaya pencegahan stunting poin keempat, yaitu penguatan sumber daya manusia,” tegasnya, merujuk pada pentingnya kualitas rumah di masa awal kehidupan anak.
Di sisi lain, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antarinstansi. Ia mendorong kolaborasi aktif lintas kementerian untuk menyelaraskan data dan kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta masing-masing instansi untuk memberikan tanggapan berdasarkan kepentingannya masing-masing. Misalnya terkait ibu, anak dan keluarga, BKKBN dan Kemen PPPA bersinggungan dan memiliki data yang sama, sehingga bisa mendesain program bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” jelas Fahri.
Sinergi tersebut, lanjutnya, bisa dimulai dari penyusunan data yang akurat hingga perumusan aturan teknis yang mendukung implementasi kebijakan secara konkret di lapangan.
Menutup sesi, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengingatkan bahwa permasalahan perumahan bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga soal kelayakan huni. Ia menyoroti masih banyak rumah di Indonesia yang belum memenuhi standar layak.
“Sebuah rumah dianggap layak huni jika memenuhi sejumlah indikator, antara lain akses air minum, akses sanitasi, ketahanan struktur bangunan. Apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap sebagai hunian tidak layak,” ujar Sonny.
Baca Juga : Sinergi Solid Diperlukan untuk Mewujudkan SDGS, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi
Dengan pendekatan lintas sektor yang menyentuh aspek fisik, sosial, kesehatan, hingga data kependudukan, pemerintah berharap Program 3 Juta Rumah tak sekadar membangun atap, tetapi juga masa depan keluarga Indonesia.
