Nusantara1News – Pemerintah terus menggodok rencana peluncuran Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, membahas strategi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dalam upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, termasuk mereka yang berada dalam kategori miskin ekstrem di berbagai penjuru negeri.
Baca Juga : Presiden Prabowo Imbau Kepala Daerah Prioritaskan Kepentingan Rakyat
“Kami siap mempercepat pengadaan guru, tenaga kependidikan, serta memperkuat struktur kelembagaan Sekolah Rakyat,” ujar Menteri Rini usai pertemuan dengan Menteri Sosial di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (09/4) dikutip oleh menpan.go.id.
Rini menjelaskan bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB memiliki peran penting dalam menyiapkan formasi jabatan pendidikan serta mendukung sisi kelembagaan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Ia menambahkan, dukungan kementeriannya mencakup pengelolaan sumber daya manusia melalui mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Dari aspek kelembagaan, Kementerian PANRB juga akan memperkuat struktur organisasi Sekolah Rakyat yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 53 wilayah yang telah siap menjadi lokasi awal Sekolah Rakyat. Ia menargetkan pelaksanaan bisa dimulai paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang telah memenuhi prasyarat infrastruktur.
“Saya mengapresiasi respon cepat dari Ibu Menteri dan jajaran. Kami akan menindaklanjuti masukan yang ada, terutama terkait penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat,” ungkap Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mendorong agar inisiatif ini diperluas ke lebih banyak wilayah. Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai lembaga pendidikan tanpa biaya, di mana seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara.
“Kami juga membahas bagaimana manajemen dan tata kelola Sekolah Rakyat harus dibangun sejak awal agar prosesnya bisa terpantau dan dievaluasi dengan jelas, termasuk pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan lainnya,” tambahnya.
Baca Juga : Presiden Prabowo Imbau Kepala Daerah Prioritaskan Kepentingan Rakyat
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi terobosan inklusif dalam dunia pendidikan, yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi dan menjadi bagian dari strategi besar menuju visi Indonesia Emas 2045.
