breaking news
Home » Skema Pemenuhan Guru dan Staf Pendidikan dalam Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat oleh Menteri PANRB

Skema Pemenuhan Guru dan Staf Pendidikan dalam Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat oleh Menteri PANRB

Bagikan :

Suasana Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. ( sumber menpan.go.id )

Nusantara1News – Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memastikan pemerataan akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Kementerian Sosial, ditujukan khusus bagi keluarga miskin dan sangat miskin sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui pemberian pendidikan gratis dan bermutu.

Baca Juga : Wamenkes Tegaskan Aturan Ketat Pembelian Antibiotik

Untuk menjamin keberhasilan Sekolah Rakyat, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan menjadi hal krusial. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB mendapat tugas untuk mengatur pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dalam program ini.

“Sebagai tindak lanjut, telah dirumuskan sejumlah skema pemenuhan tenaga pendidik yang disepakati dalam rapat koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5) dikutip dari menpan.go.id.

Rini menambahkan, skema tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo sebelum diterapkan untuk memastikan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat terpenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai standar kompetensi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar akan dikawal bersama oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Namun, seluruh skema yang telah dibahas akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden,” ungkapnya.

Mensos juga menginformasikan bahwa saat ini sudah ada 65 lokasi di Indonesia yang siap menjalankan program Sekolah Rakyat. Pelaksanaan diharapkan dapat dimulai paling cepat pada Juli 2025 di wilayah yang telah memadai dari segi infrastruktur dan pendukung lainnya.

Baca Juga : Wamenkes Tegaskan Aturan Ketat Pembelian Antibiotik

“Dengan skema yang telah disusun, insyaallah kebutuhan guru dalam program Sekolah Rakyat bisa terpenuhi secara menyeluruh,” tutup Mensos.

Editor : Nusantara1News


Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *