Nusantara1News – Pemerintah mulai mengimplementasikan program Sekolah Rakyat yang diusung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah nyata memutus rantai kemiskinan, terutama bagi keluarga miskin ekstrem. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari kelompok masyarakat paling rentan.
Baca Juga : Kemenkes Lakukan Evaluasi Rutin, Pastikan Layanan Cek Kesehatan Gratis Efektif
Gedung dan fasilitas asrama telah disiapkan, salah satunya di Sentra Terpadu Kartini, Temanggung, Jawa Tengah. Sekolah rakyat dirancang mulai aktif menerima siswa pada tahun ajaran 2025–2026. Saat ini, sudah ada sekitar 5.000 anak yang mendaftar untuk jenjang SLTA dari total 53 sekolah yang akan dibuka.
“Arahan Presiden kita harus terus dikonsolidasikan dengan baik, baik perencanaannya maupun implementasinya. Maka saya ke sini, kita mulai untuk berdialog dengan calon orang tua siswa dan juga tentu ketemu dengan calon-calon siswa. Kita mulai lihat satu persatu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil satu. Mereka yang memang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf sekali, miskin ekstrem,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, dikutip dari Metrotvnews, Rabu (7/5/2025).
Dukungan dari pemerintah daerah juga mengalir, salah satunya dari Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Wakil Bupati Fredi Ginia Tabuni menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk mendirikan Sekolah Rakyat dan menargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026.
“Kami pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Presiden dan Wakil Presiden melalui Kementerian Sosial. Pak Menteri Sosial, program ini kami sambut baik,” ucap Fredi.
“Hari ini kami ada bersama teman-teman Kepala Balai Besar Papua Raya dan Maluku Pak John. Kami ada sama-sama hari ini rombongan kami menerima di tempat ini kami lakukan pelepasan tanah untuk bangun sekolah rakyat,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico juga melaporkan antusiasme daerah dalam mendukung program ini sangat tinggi. Hingga kini, tercatat 356 pemerintah daerah—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—telah mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Usulannya sampai hari ini terkait sekolah rakyat itu cukup luar biasa. Hari ini sekitar sudah 356 lokasi atau 356 pemda baik itu provinsi, kabupaten, kota yang sudah mengusulkan untuk pembangunan sekolah,” kata Robben.
Salah satu daerah yang telah menyiapkan lahan adalah Kota Madiun, dengan alokasi seluas 6,7 hektare untuk lokasi sekolah.
Kementerian Sosial optimistis target penerimaan minimal 1.000 siswa pada gelombang pertama dapat tercapai. Program ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan membangun sedikitnya 100 Sekolah Rakyat setiap tahun.
Baca Juga : Kemenkes Lakukan Evaluasi Rutin, Pastikan Layanan Cek Kesehatan Gratis Efektif
Dalam halalbihalal bersama ribuan purnawirawan TNI di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025), Presiden Prabowo menyampaikan tekadnya untuk menargetkan anak-anak dari keluarga tidak mampu sebagai peserta didik Sekolah Rakyat.
Presiden menyebut, “akan membangun minimal 100 sekolah rakyat di Indonesia.”
