Nusantara1News – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, untuk membahas penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi, khususnya yang berkaitan dengan BUMN.
Baca Juga : Pemerintah Kaji Penambahan Barang dan Jasa Bebas PPN untuk Mendorong Daya Beli
Rosan menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya tata kelola yang terbuka dan bertanggung jawab agar BUMN dapat berperan lebih besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini diungkapkan Rosan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5) dikutip dari Antaranews.
Dalam kapasitasnya juga sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan menyatakan bahwa semua langkah investasi Danantara diarahkan untuk mengikuti standar keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi. Prinsip-prinsip ini akan diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk hilirisasi industri dan energi ramah lingkungan.
Untuk mendukung tata kelola yang profesional, Danantara akan melibatkan tenaga ahli dari berbagai bidang. “Kami akan membentuk tim yang kuat dan terbuka terhadap masukan para pakar, demi menjamin investasi dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan,” ujarnya.
Terkait proyek-proyek yang sedang digarap Danantara, Rosan mengungkapkan bahwa sejumlah inisiatif strategis telah melalui proses due diligence secara menyeluruh dan kini berada dalam tahap akhir.
Ia juga memastikan bahwa setiap tahapan proyek telah memenuhi persyaratan dari sisi keuangan, hukum, administrasi, hingga teknologi. “Kami akan menyampaikan kepada publik informasi mengenai proyek-proyek yang kami jalankan, karena yang terpenting adalah memastikan seluruh proses dilaksanakan secara benar dan sesuai ketentuan,” jelas Rosan.
Baca Juga : Pemerintah Kaji Penambahan Barang dan Jasa Bebas PPN untuk Mendorong Daya Beli
Pertemuan terbatas tersebut turut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
