Nusantara1News – Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, selama lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas terkait pembangunan IKN di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1) seperti di kutip dari Antaranews.
Baca Juga : Menteri UMKM dan Menko PM Dorong Digitalisasi UMKM Lewat Shopee Live
Menko AHY menyatakan bahwa anggaran tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo untuk mendukung kelanjutan pembangunan IKN hingga lima tahun mendatang. Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan di IKN akan dilanjutkan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, dengan tahap pertama dimulai pada 2022 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan tahap kedua pada 2025-2029 di masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Pada tahap pertama, beberapa infrastruktur di IKN, seperti Istana Garuda, Istana Presiden, dan gedung Kementerian Koordinator, telah selesai 100%. Untuk tahap kedua, anggaran akan difokuskan pada pembangunan fasilitas pendukung dan ekosistem kantor untuk legislatif dan yudikatif.
AHY menambahkan bahwa pembiayaan untuk pembangunan IKN tahap dua diharapkan tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga melibatkan kontribusi dari sektor swasta, yang diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan tersebut melalui kerja sama yang solid antara pemerintah dan pihak swasta.
Baca Juga : Pemerintah RI Mau Batasi Anak Main Medsos
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, dalam kesempatan yang sama melaporkan bahwa pada tahap awal (2022–2024), pemerintah telah mengalokasikan investasi sebesar Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur vital, termasuk jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, dan fasilitas peribadatan.
Selain itu, investasi swasta yang telah berhasil digerakkan hingga September 2024 mencapai Rp58,41 triliun. “Kami juga menerima saran dari Menteri Perumahan untuk lebih mengoptimalkan peran sektor swasta yang telah melakukan groundbreaking, baik pada tahap 1-8 maupun tahap ke-9, agar tidak hanya berhenti pada groundbreaking, tetapi juga melanjutkan dengan pembangunan yang lebih signifikan,” ungkap Basuki.
