Nusantara1News – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar struktur komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan dibuat lebih efisien dan diisi oleh para profesional. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (26/3) dikutip dari Setneg.go.id, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Baca Juga : Kemenkes Lakukan Evaluasi Rutin, Pastikan Layanan Cek Kesehatan Gratis Efektif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola BUMN serta meningkatkan kepercayaan pasar.
“Presiden mengarahkan agar jumlah komisaris lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangannya kepada media usai rapat.
Ia menambahkan bahwa struktur baru ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank, sementara unsur kementerian teknis tetap akan terwakili dalam komposisi komisaris.
“Misalnya untuk BRI, tetap akan ada perwakilan dari kementerian terkait UMKM, sementara di bank lain juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” jelasnya.
Selain membahas restrukturisasi komisaris BUMN, rapat tersebut juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah. Airlangga menegaskan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
“Pergerakan rupiah itu wajar, tetapi secara fundamental ekonomi kita tetap solid,” katanya.
Ia juga menyoroti faktor-faktor yang menopang stabilitas ekonomi, seperti kinerja ekspor yang baik, cadangan devisa yang kuat, serta neraca perdagangan yang positif. Selain itu, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) disebut turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan nilai tukar rupiah.
Baca Juga : Kemenkominfo kembangkan tata kelola AI
“Kita memiliki ekspor yang solid, cadangan devisa yang kuat, dan neraca perdagangan yang sehat. Ditambah lagi, kebijakan DHE sudah berjalan, sehingga kita tidak akan tertekan dalam menghadapi tantangan ke depan,” pungkasnya.
