Nusantara1News – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/4)dikutip dari Detiknews. didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan ini difokuskan pada persiapan implementasi program Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran mendatang.
Baca Juga : Kemenkes Lakukan Evaluasi Rutin, Pastikan Layanan Cek Kesehatan Gratis Efektif
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya perencanaan yang matang berbasis data untuk menjamin efektivitas program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa 53 lokasi pelaksanaan telah ditentukan, dan seluruh proses pelaksanaannya harus dilakukan secara terstruktur mulai dari tahap awal hingga kelulusan siswa.
“Presiden meminta agar setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, disiapkan dengan cermat demi memastikan hasil yang optimal,” ujar Gus Ipul usai rapat.
Presiden juga menggarisbawahi pentingnya proses seleksi siswa yang transparan dan adil. Ia meminta agar perekrutan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan dan menghindari potensi penyimpangan.
Selain 53 lokasi yang sudah disiapkan, pemerintah berencana memperluas cakupan Sekolah Rakyat ke 200 lokasi tambahan yang saat ini sedang dalam tahap survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Wilayah prioritas adalah daerah miskin dengan lahan yang siap pakai.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menambahkan bahwa rekrutmen tenaga pendidik akan dilakukan secara terintegrasi untuk posisi guru, kepala sekolah, dan staf pendidikan lainnya, dengan memanfaatkan skema ASN dan PPPK. Ia juga menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat dirancang fleksibel dengan sistem multi-entry dan multi-exit, yang memungkinkan peserta didik menyesuaikan jalur belajar dengan latar belakang masing-masing.
Baca Juga : Kemenkes Lakukan Evaluasi Rutin, Pastikan Layanan Cek Kesehatan Gratis Efektif
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut program ini sebagai wujud nyata kebijakan berbasis data. BPS mendukung penuh melalui data SUSENAS dan DTSEN untuk memastikan lokasi Sekolah Rakyat berada di wilayah dengan jumlah besar anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan formal.
