Nusantara1News – Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyatakan pada Minggu bahwa dirinya akan mendorong dihapusnya seluruh tarif dalam pembicaraan perdagangan antara Jepang dan Amerika Serikat, Minggu (11/5) dikutip dari Reuters.
Baca Juga : Bansos Lebih Efektif! Kemensos Integrasikan Data Perlindungan Sosial
Saat tampil dalam program pagi di Fuji Television, Ishiba menyebut bahwa perundingan antara kedua negara menunjukkan kemajuan yang konsisten. Ia juga menekankan bahwa hubungan antara Tokyo dan Presiden AS Donald Trump berada dalam kondisi yang sangat baik.
Meski begitu, Ishiba merespons kesepakatan perdagangan terbaru antara Washington dan London—yang diumumkan Kamis lalu—dengan catatan kritis. Dalam kesepakatan tersebut, AS menurunkan bea masuk untuk mobil Inggris tetapi tetap mempertahankan tarif dasar sebesar 10%. Ishiba menyebut bahwa model seperti itu bisa dijadikan acuan, namun menurutnya, target utama seharusnya adalah penghapusan tarif secara total.
Ia juga menambahkan bahwa tingginya tarif impor mobil hanya akan memberatkan konsumen di Amerika karena berdampak pada harga jual kendaraan. “Jika kita melihat dari sisi kepentingan ekonomi AS sendiri, bukankah lebih bijak jika tarif tersebut diturunkan?” ujarnya.
Sebelumnya, pada Jumat, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap mempertahankan tarif dasar 10% terhadap impor meski telah tercapai kesepakatan dagang, meskipun ia membuka kemungkinan pengecualian bila negara mitra menawarkan konsesi perdagangan yang substansial.
Jepang saat ini tengah menghadapi tekanan perdagangan dari Amerika Serikat, termasuk bea masuk sebesar 25% terhadap ekspor mobil komoditas andalan negeri itu serta tarif timbal balik sebesar 24% yang dikenakan pada berbagai produk Jepang lainnya.
Menanggapi isu dalam negeri, Perdana Menteri Shigeru Ishiba menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam mempertimbangkan pemangkasan pajak konsumsi sebagai langkah untuk mendorong perekonomian nasional.
Baca Juga : Bansos Lebih Efektif! Kemensos Integrasikan Data Perlindungan Sosial
“Kalau pajak konsumsi langsung diturunkan secara drastis, bagaimana dampaknya terhadap anggaran negara?” ujarnya. Ia menambahkan bahwa perlu dicari pendekatan lain yang lebih tepat sasaran untuk membantu kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan ekonomi.
