Nusantara1News – Pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa biaya retret bagi kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 akan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Penghematan ini terjadi berkat skema baru yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, seluruh biaya retret yang berlangsung di Magelang kini sepenuhnya ditanggung oleh Kemendagri setelah dilakukan rekonstruksi anggaran.
Baca Juga : Presiden Prabowo Subianto Mengingatkan Menteri untuk Lebih Teliti dalam Kepemimpinan, Tindakan, dan Perilaku
“Sebelum rekonstruksi, rencananya biaya akan ditanggung bersama (cost sharing), karena anggaran Kemendagri sempat mengalami pemotongan. Sementara itu, pemerintah daerah sebenarnya juga memiliki anggaran rutin untuk pelatihan kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, awalnya ada skema pembiayaan bersama,” ujar Hasan pada Jumat (14/2) Seperti di kutip dari Liputan6.com.
Setelah rekonstruksi anggaran dengan skema baru, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya dapat menanggung seluruh biaya retret di Magelang, jelas Hasan.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kemendagri diwajibkan memberikan pelatihan kepada kepala daerah terpilih selama dua minggu. Selain itu, Lemhannas RI juga memiliki mandat untuk menyelenggarakan pendidikan kilat (diklat) bagi kepala daerah dengan durasi minimal satu bulan.
“Sekarang pelatihan tersebut digabungkan menjadi satu program selama tujuh hari. Diklat yang sebelumnya terpisah antara Kemendagri dan Lemhannas kini diselenggarakan bersama melalui kerja sama kedua lembaga,” terang Hasan.
Dengan penggabungan ini, lanjutnya, biaya menjadi lebih hemat, proses lebih efisien, dan waktu pelatihan lebih singkat. “Kini kepala daerah tidak perlu mengikuti dua pelatihan terpisah. Mereka cukup menjalani satu program terpadu yang mencakup materi dari Kemendagri dan Lemhannas,” ujarnya.
Pelatihan kepemimpinan ini akan dilaksanakan selama tujuh hari di Magelang dengan kolaborasi antara Lemhannas RI dan Kemendagri.
“Jadi kalau ada yang mempertanyakan efisiensi program ini, justru inilah cara paling efektif dalam menjalankan amanat Undang-Undang,” pungkas Hasan.
Program Pembekalan Kepala Daerah di Magelang
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa setelah pelantikan di Jakarta pada 20 Februari 2025, para kepala daerah akan mengikuti program pembekalan di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Kegiatan ini akan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Pernyataan tersebut disampaikannya setelah meninjau persiapan akhir menjelang pelaksanaan program. Sebanyak 189 tenda telah disiapkan untuk menampung 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur.
“Pada 21 Februari 2025, para kepala daerah akan tiba di lokasi dan diterima langsung oleh Gubernur Akmil. Seluruh konsep acara dan pembekalan telah kami susun, sehingga diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik,” ujar Bima pada Minggu (9/2/2024), dikutip dari Antara.
Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam setiap kegiatan, serupa dengan yang diterapkan saat Kabinet Merah Putih menjalani program serupa di tempat yang sama.
“Para kepala daerah akan memasuki kompleks melalui gerbang utama, disambut oleh taruna, dan mengikuti prosesi penyambutan,” tambahnya.
Dalam pembekalan ini, materi yang akan diberikan mencakup pemahaman tugas dan fungsi kepala daerah, arahan terkait program Astacita dari menteri-menteri yang diundang, serta wawasan ketahanan nasional dan nusantara yang akan disampaikan oleh Lemhannas.
Baca Juga : Bersinergi dalam Pengawasan, Wamen ESDM Siapkan RPT 2025
“Jika sebelumnya satu tenda diisi oleh satu orang, kini satu tenda dapat menampung 2-4 kepala daerah. Kami sudah memastikan kesiapan fasilitas, seperti saluran air, kamar mandi, listrik, dan tenda,” jelasnya.
Bima juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan hadir dalam program ini, meskipun waktu kehadirannya masih akan menyesuaikan dengan agendanya, apakah di awal, pertengahan, atau akhir kegiatan.
