Nusantara1News – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan bahwa kehadiran perempuan dalam kepemimpinan birokrasi bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai fondasi utama dalam mendorong perubahan menuju Indonesia Emas 2045.
Baca Juga : Sinergi Solid Diperlukan untuk Mewujudkan SDGS, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi
Dalam acara Halalbihalal Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia di Jakarta, Jumat (11/4) dikutip dari menpan.go.id, Menteri Rini menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan menggabungkan kompetensi, empati, serta semangat transformasi, menjadikannya kekuatan kolaboratif yang vital bagi kemajuan birokrasi.
Ia menambahkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 secara eksplisit memasukkan penguatan peran perempuan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Meski begitu, perempuan birokrat masih menghadapi beragam tantangan, seperti rendahnya representasi dalam jabatan pimpinan tinggi (JPT), bias budaya dan gender, serta minimnya akses terhadap program mentoring dan kebijakan karier yang mendukung.
“Perempuan yang menjalani peran ganda sebagai aparatur sipil negara dan ibu rumah tangga pun belum sepenuhnya difasilitasi dengan baik oleh sistem kerja yang ada. Ini menjadi tantangan yang perlu kita jawab melalui langkah kebijakan yang nyata dan progresif,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengutip hasil riset yang menunjukkan bahwa institusi dengan lebih dari 30% perempuan di posisi strategis memiliki potensi 12 kali lebih besar untuk meraih kinerja terbaik.
Menteri Rini berharap Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, melainkan juga sebagai motor penggerak sinergi lintas instansi dalam mendorong kolaborasi dan peningkatan peran perempuan di sektor publik.
“Kita perlu memperkuat kebersamaan ini dan terus mendorong hadirnya lebih banyak pemimpin perempuan yang inspiratif. Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai jika birokrasi kita menjunjung nilai keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas,” tegasnya.
Senada dengan itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyatakan bahwa pihaknya melihat Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia sebagai mitra strategis dalam mendorong pengarusutamaan gender di lingkungan birokrasi.
Arifah juga mendorong agar organisasi ini mampu mengembangkan program dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.
Baca Juga : Sinergi Solid Diperlukan untuk Mewujudkan SDGS, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi
“Kami optimistis kolaborasi ini akan mempercepat upaya kami dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara lebih efektif,” tutupnya.
