Nusantara1News – Praktik Over Dimension Over Load (ODOL) dalam pengangkutan logistik di jalan raya menjadi perhatian serius pemerintah. Demi memastikan keamanan transportasi dan efisiensi distribusi barang, pemerintah resmi menyepakati implementasi kebijakan Zero ODOL.
Pada Rabu, 19 Februari 2025, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengadakan pertemuan di Kementerian Perindustrian guna membahas eksekusi kebijakan ini di lapangan. Agus menegaskan bahwa Zero ODOL akan segera diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama dalam meningkatkan daya saing industri.
Baca Juga : Kementerian PANRB Tekankan Pemanfaatan Maksimal LAPOR! dalam Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis
“Kami juga mendukung penerapan Zero ODOL dengan harapan bisa menekan biaya logistik dalam jangka menengah dan panjang, menghilangkan pungli, memastikan keselamatan di jalan raya, serta mengurangi anggaran pemeliharaan jalan. Oleh karena itu, kebijakan ini akan segera dieksekusi,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025) seperti yang di kutip dari laman Metrotvnews.
Sebelumnya, pelaksanaan Zero ODOL sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Namun, kini pemerintah kembali fokus pada upaya pembenahan tata kelola logistik nasional. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan telah menyusun langkah strategis untuk mempercepat implementasi kebijakan ini, termasuk peremajaan armada transportasi dan peningkatan kompetensi pengemudi.
“Agar kondisi logistik lebih aman dan efisien, perlu dilakukan berbagai perbaikan yang berdampak luas,” tambah Agus.
Dukungan Industri dan Insentif bagi Pelaku Usaha
Kemenperin telah melakukan sosialisasi Zero ODOL kepada pelaku industri guna mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan tambahan investasi di sektor alat angkut. Meski demikian, Agus memastikan bahwa industri alat angkut nasional mampu memenuhi permintaan armada baru yang sesuai dengan regulasi Zero ODOL.
Selain itu, Kemenperin juga mendorong agar kementerian/lembaga terkait menyediakan insentif bagi industri logistik, termasuk kemudahan akses pembiayaan. Agus berharap perbankan dan lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan logistik untuk mendukung pengadaan armada baru yang sesuai dengan kebijakan Zero ODOL.
“Kami juga mengusulkan pengembangan infrastruktur, seperti peningkatan kualitas jalan, kesiapan armada transporter, peningkatan SDM pengawasan, serta optimalisasi jembatan timbang,” jelasnya.
Menhub: Zero ODOL Akan Langsung Diterapkan
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna mempercepat implementasi Zero ODOL.
Baca Juga : Kementerian PANRB Tekankan Pemanfaatan Maksimal LAPOR! dalam Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis
“Kami menyampaikan apresiasi atas kesepakatan penerapan Zero ODOL. Hal ini harus segera dilakukan agar masalah ODOL bisa segera teratasi secara bertahap,” ujarnya.
Dudy menambahkan bahwa Zero ODOL bukan sekadar kebijakan, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat. Oleh karena itu, kebijakan ini akan langsung diterapkan tanpa tahapan tambahan.
“Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam implementasi Zero ODOL,” tutupnya.
