breaking news
Home » Pemerintah Siap Majukan Daerah Lewat APBN 2026, Ini Komitmen Sri Mulyani

Pemerintah Siap Majukan Daerah Lewat APBN 2026, Ini Komitmen Sri Mulyani

Bagikan :

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (sumber gambar: Instagram Sri Mulyani)

Nusantara1News – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 disusun tidak hanya untuk mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

“APBN 2026 dirancang sebagai instrumen negara dalam mencapai agenda prioritas pembangunan nasional sekaligus melakukan fungsi alokasi dan distribusi untuk pemerataan kesejahteraan melalui dana Transfer ke Daerah (TKD) yang terukur dan akuntabel,” kata Sri Mulyani, usai Rapat Kerja Komite IV DPD RI, sebagaimana dilansir dari laman Antara news.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa TKD dalam RAPBN 2026 diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah melalui belanja produktif, mendorong sinergi dengan skema pembiayaan inovatif, dan meningkatkan kekuatan pajak lokal (local taxing power). Tujuannya adalah agar TKD tidak hanya menjadi transfer dana rutin, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang bersifat dinamis, mengingat skala dan keragaman Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Tapi tentu, karena keuangan negara itu terbatas, kita juga harus terus menjaga untuk dinamika hubungan pusat dan daerah yang tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu turut menyampaikan apresiasinya terhadap masukan konstruktif dari anggota DPD RI, yang dinilainya sangat berperan dalam memperkuat desain kebijakan fiskal nasional.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut APBN sebagai alat pemersatu bangsa. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah berupaya menjaga harmoni sosial, politik, ekonomi, dan keuangan antardaerah.

“Saya berkomitmen untuk terus berupaya menjahit dan menjaga jahitan sosial, politik, ekonomi juga keuangan antardaerah melalui instrumen APBN,” tegasnya.

Sebagai informasi, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati target defisit RAPBN 2026 berada pada kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan berada di angka 11,71 persen hingga 12,31 persen PDB, yang terdiri dari:
• Penerimaan pajak: 8,90% – 9,24% PDB
• Kepabeanan dan cukai: 1,18% – 1,30% PDB
• Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): 1,63% – 1,76% PDB

Untuk target belanja negara, hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan, dengan usulan kisaran sebesar 14,19 persen hingga 14,75 persen dari PDB.

Editor : Nusantara1News


Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *