Nusantara1News – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa guna mengantisipasi penurunan muka tanah serta meminimalisir risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa proyek ini sangat diperlukan sebagai langkah strategis menghadapi tantangan lingkungan di wilayah pesisir.
Baca Juga : Kementan, Kemen PU, dan TNI Perkuat Irigasi untuk Dukung Swasembada Pangan
“Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km,” ungkap Dody, Rabu(19/3) seperti yang dikutip dari laman Antara news.
Sejak 2016, Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan untuk mengkaji proyek tanggul laut yang direncanakan membentang dari Cilegon hingga Gresik dengan panjang mencapai 946 km. Saat ini, tahap berikutnya, yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B, masih dalam proses kajian pembiayaan dan studi kelayakan.
“Kami sedang mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan pada 2020 atau menggunakan Masterplan 2016 dari Kementerian PPN/Bappenas,” jelasnya.
Selain di Jakarta, proyek tanggul laut juga sedang dikerjakan di Jawa Tengah dengan pendekatan terintegrasi, melibatkan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour. Pemerintah juga menekankan konsep pengendalian banjir yang terpadu, mencakup penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Jatiluhur serta pengolahan limbah di muara sungai lewat Jakarta Sewerage System.
“Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah, yang menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah di Jakarta,” ujar Dody.
Proyek tanggul laut raksasa ini telah dimasukkan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pendekatan sistematis dan kerja sama lintas pihak sangat penting dalam perlindungan wilayah pesisir dan pengendalian banjir.
Baca Juga : Curah Hujan Tinggi Jelang Nataru, Masyarakat dihimbau Waspada
“Penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kami akan memastikan semua pihak terkait mendiskusikan bersama desain, skema pembiayaan, dan kerja sama terbaik agar proyek ini bisa segera direalisasikan,” kata AHY.
