Nusantara1News – Pemerintah Pastikan Pemangkasan Tenaga Honorer Sesuai Kebutuhan dan Efisiensi, Pemerintah menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tenaga honorer tidak dilakukan secara sembarangan. Meskipun bertujuan untuk efisiensi anggaran, kebijakan ini tetap disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
“Kami tentu melakukan penyaringan untuk hal ini,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di Yogyakarta, Minggu (9/10) seperti di kutip dari Metrotvnews.
Baca Juga : KKP Perkuat Strategi Perdagangan Karbon, Ekosistem Laut Jadi Senjata Andalan
Bima mengakui bahwa pemangkasan tenaga honorer akan terjadi di berbagai sektor, termasuk di tingkat kementerian. Ia menekankan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
Ia juga memastikan bahwa dalam proses ini, hak dan kewajiban para pekerja tetap diperhitungkan. Proses seleksi yang dilakukan akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah tenaga honorer yang akan diberhentikan.
“Yang jelas, kami pastikan bahwa tenaga di sektor pelayanan dasar tetap dipertahankan dan tunjangan mereka tidak akan dipotong,” tambahnya.
Tenaga honorer dianggap sebagai salah satu sektor yang memungkinkan untuk dilakukan penghematan anggaran. Meski belum disebutkan jumlah pastinya, kontrak kerja pegawai honorer yang masih bisa ditekan akan menjadi bagian dari upaya efisiensi ini.
Baca Juga : Indonesia Percepat Digitalisasi, Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Komite Khusus
“Jika ada kontrak kerja honorer yang bisa dihemat, tentu kami akan melakukannya,” ujarnya.
Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran ini berlaku secara nasional, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk pemerintah kabupaten dan kota yang turut merasakan dampaknya.
