Nusantara1News – Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp76,4 triliun untuk sektor pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Per 28 Februari 2025, anggaran yang telah tersalurkan mencapai Rp76,4 triliun atau 10,6 persen dari total alokasi APBN,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3) seperti di kutip dari Antaranews.
Total anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN 2025 berjumlah Rp724,3 triliun, meningkat dibandingkan dengan pagu tahun sebelumnya yang sebesar Rp665 triliun.
Secara keseluruhan, dana pendidikan ini digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program strategis.
Salah satu program prioritasnya adalah renovasi dan revitalisasi sekolah. Hingga Februari 2025, sebanyak 22 ribu sekolah telah mengalami perbaikan atau pembaruan fasilitas.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program sekolah unggulan, sekolah taruna nusantara, dan sekolah rakyat. Upaya lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta digitalisasi pembelajaran.
Di samping ketiga program utama tersebut, anggaran pendidikan juga digunakan untuk mendukung siswa dan mahasiswa melalui berbagai bantuan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP), yang masing-masing membantu 1,1 juta dan 20,4 juta siswa.
Selain itu, terdapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa dan Bantuan Operasional PTN untuk 197 perguruan tinggi negeri, serta beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diberikan kepada 10.500 mahasiswa.
Anggaran ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk pemberian tunjangan profesi kepada 477,7 ribu guru dan tunjangan sertifikasi bagi 666,9 ribu guru.
Suahasil menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan anggaran pendidikan dan memastikan sektor ini tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
Baca Juga : Presiden Prabowo Sambut Hangat PM Jepang di Istana Bogor
“Dalam pelaksanaan APBN, efisiensi tetap dilakukan dengan mempertahankan alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan,” ujar Suahasil.
