Nusantara1News – Pemanfaatan teknologi digital dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi langkah penting dalam menurunkan angka stunting serta mempersiapkan generasi muda menghadapi era bonus demografi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan solusi paling efektif untuk mengelola program berskala besar yang menargetkan sekitar 82 juta anak hingga akhir 2025.
“Digitalisasi dalam pelaksanaan MBG bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Mengingat cakupan program ini yang sangat luas, pendekatan manual tak lagi memadai,” ujar Nezar dalam Talk Show Transformasi Digital, MBG, dan Pengentasan Kemiskinan yang digelar di Studio RRI PRO3, Jakarta Pusat, Selasa (15/7) dikutip dari Komdigi.go.id.
Nezar menjelaskan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada sistem data terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan pangan, pengawasan kandungan gizi, distribusi, hingga mekanisme pelaporan. Digitalisasi, katanya, memastikan seluruh tahapan tersebut berjalan efisien dan tepat sasaran.
“Kesannya memang hanya soal memasak dan membagikan makanan. Tapi sebenarnya, proses ini kompleks dan membutuhkan pengelolaan dari hulu hingga hilir, termasuk ketersediaan bahan, ketepatan waktu, dan kesesuaian gizi yang semuanya harus berbasis data,” ungkapnya.
Melalui sistem digital, pemerintah dapat memantau kondisi pasokan pangan, harga bahan pokok, distribusi makanan, serta kualitas produk secara langsung dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko kesalahan teknis, penggelembungan anggaran, dan manipulasi data.
Ia juga menyoroti pentingnya jaringan komunikasi yang kuat agar semua pihak yang terlibat dalam ekosistem MBG—dari petani hingga dapur pelayanan gizi (SPPG)—dapat berkoordinasi secara efektif.
Lebih jauh, Nezar menyampaikan bahwa MBG merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia mencontohkan bagaimana negara-negara lain berhasil meningkatkan kualitas dan produktivitas generasi mudanya melalui program serupa.
“Program ini akan berkontribusi besar terhadap kesiapan tenaga kerja kita dalam menghadapi tantangan masa depan, termasuk transisi menuju ekonomi digital,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, digitalisasi MBG juga diyakini akan memperkuat pemerataan akses dan pengawasan publik terhadap layanan negara. Dengan cakupan internet yang sudah mencapai 97 persen wilayah berpenghuni, seluruh daerah berpeluang mendapatkan manfaat setara dari program ini.
“Kalau masyarakat menemukan makanan di sekolah anak mereka kurang layak, pengaduan itu bisa langsung ditindaklanjuti lewat sistem pengawasan digital yang dibangun,” tambahnya.
Menurut Nezar, penerapan sistem digital juga akan memperkecil potensi penyelewengan harga maupun logistik, dan mendorong tata kelola program yang lebih transparan serta akuntabel.
“Ini adalah langkah strategis dari Presiden Prabowo. Meski terlambat dimulai, lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali. MBG adalah wujud komitmen untuk meningkatkan gizi dan masa depan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
