breaking news
Home » Panen Raya Berlimpah, Pemerintah Optimis Tak Impor Beras Hingga 2026

Panen Raya Berlimpah, Pemerintah Optimis Tak Impor Beras Hingga 2026

Bagikan :

Ilustrasi – Petani di Cingebul, Lumbir, Banyumas sedang panen padi. (sumber gambar: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Nusantara1News – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membawa kabar gembira terkait ketahanan pangan nasional. Dalam momentum Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Pengurus DPP PAN di Jakarta Selatan, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyerap 1,5 juta ton beras dari para petani selama panen raya.

Baca Juga : Gotong royong TNI bersama warga perbatasan RI-Malaysia

Menurut Ketua Umum PAN itu, angka tersebut memberi keyakinan bahwa kebutuhan beras nasional aman hingga tahun depan—tanpa perlu membuka keran impor. “Berarti kalau akhir tahun kalau 2 juta sih ya 99,9% akan tercapai lah. Dengan 1,5 juta saja artinya Insyaallah kita tidak akan impor beras sampai tahun depan,” ujar Zulhas, dikutip Senin (21/4/2025) dari laman CNBC Indonesia.

Zulhas mengaku informasi tersebut diperolehnya langsung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang saat ini berada di Makassar, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang dijadwalkan mengunjungi Sukabumi. Keduanya melaporkan perkembangan positif penyerapan beras secara nasional.

Melihat tren ini, Zulhas menyimpulkan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan per April 2025. Untuk mempertahankan momentum ini, pemerintah tengah mendorong efisiensi birokrasi dalam proyek pembangunan irigasi—salah satu kunci penting dalam menjaga produktivitas pangan.

“Bahasa terangnya kita kalau dikatakan swasembada sudah kita capai sampai April, itu contohnya. Karena kita memberikan pelayanan yang baik, pupuknya cepat, rantai birokrasi yang panjang kita potong. Sekarang lagi gencar membangun irigasi, irigasi juga aturannya berbelit-belit,” ungkapnya.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh yakni memangkas regulasi lama yang menghambat pembangunan irigasi. Dulu, proyek untuk 1.000 hektare harus lewat bupati, dan 3.000 hektare harus lewat gubernur. Kini, proses bisa langsung ditangani oleh Kementerian PUPR untuk mempercepat eksekusi.

“Harus bupati kalau 1.000 hektare, 3.000 hektare harus gubernur, ini kita pangkas. Boleh semua PU kerjakan, ya Insyaallah kami yakini nanti di akhir tahun kita akan meningkat lagi produksi. Itu contoh pelayanan yang baik,” lanjutnya.

Bangun Ekonomi dari Desa Lewat Koperasi

Tak hanya fokus pada produksi pangan, Zulhas juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat. Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes), yang akan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan warga.

“Kita ingin swasembada pangan ini kan baru satu sisi, tapi kita ingin menyelesaikan secara ekosistem keseluruhan ekonomi desa. Bagaimana nanti kesehatannya, bagaimana gizi masyarakat desa, bagaimana pendapatan mereka, jaminan kesehatannya,” jelasnya.

Lewat Kopdes, distribusi sembako, pupuk, hingga gas LPG diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien. Zulhas mencontohkan rantai pasok LPG yang sebelumnya panjang dan membingungkan, bisa dipangkas jika langsung disalurkan ke koperasi desa.

Baca Juga : Gotong royong TNI bersama warga perbatasan RI-Malaysia

“Apakah nanti sembako memangkas rantai pasok yang panjang, dari produsen langsung ke koperasi. Ataukah pupuk dari pabrik pupuk yang jauh langsung ke koperasi. Ataukah nanti misalnya LPG yang berbelit-belit misalnya, dari kemana-mana akhirnya itu kemarin rame kan, nanti dari Pertamina bisa langsung ke koperasi desa,” pungkasnya.

Editor : Nusantara1News


Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *