Nusantara1News – Ribuan buruh memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada peringatan Hari Buruh Internasional 2025, Kamis (1/5). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan penting—mulai dari revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, pembentukan Satuan Tugas PHK, hingga penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan bahwa pemerintah masih akan mendalami usulan tersebut secara menyeluruh.
Baca Juga : KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR, Bank Indonesia Siap Bekerja Sama
“Itu pasti ada hal-hal yang sangat teknis yang harus dikerjakan,” ujar Noel, sapaan akrabnya, saat ditemui di Universitas Pertamina Jakarta pada hari yang sama, dilansir dari Media Indonesia.
Saat disinggung soal kemungkinan sistem outsourcing dihapus, Noel menyebut keputusan akhir ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah, ya harus dilakukan. Tinggal nanti kita lihat kajiannya seperti apa,” jelasnya.
Menurut Noel, Hari Buruh seharusnya dimaknai sebagai momentum strategis untuk mendorong kolaborasi antarpihak demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ia menyinggung perlunya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh dalam menghadapi situasi ekonomi global yang sedang penuh tantangan.
“Ini momentum saat semua kekuatan komponen bangsa harus saling kolaborasi. Ditambah lagi ini ada momen perang tarif yang punya dampak luar biasa,” ucap Noel.
“Tinggal ini bisa kita jadikan sebuah momentum untuk saling mengikat diri kita untuk bicara tentang patriotisme, menjadikan momentum (kolaborasi) antara industri, kaum buruh, dan juga pemerintah,” lanjutnya.
Dalam perayaan May Day di Monas, Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan dukungannya terhadap tuntutan buruh terkait penghapusan outsourcing. Ia menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” tegas Presiden Prabowo saat berorasi di hadapan para buruh.
Baca Juga : KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR, Bank Indonesia Siap Bekerja Sama
Dewan tersebut nantinya akan berperan merancang mekanisme transisi yang adil dan berkelanjutan menuju sistem ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada buruh, tanpa mengorbankan daya tarik investasi nasional.
