
Nusantara1News – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bakal menyalurkan bantuan langsung tunai kepada para guru honorer non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Penyaluran ini direncanakan mulai berlangsung pada bulan Juli 2025.
Baca Juga : Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani, menegaskan bahwa bantuan ini ditujukan khusus bagi guru honorer yang belum pernah menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial maupun bentuk tunjangan lainnya.
“Untuk bantuan guru honorer sedang disiapkan. Itu nantinya akan diberikan mulai bulan Juli kepada guru honorer non-ASN yang belum mendapatkan bantuan apapun, dan belum mendapatkan tunjangan apapun,” kata Nunuk dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5) seperti yang dikutip dari laman Antara news.
Program bantuan ini akan disalurkan selama enam bulan, dengan nominal antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima, setelah diverifikasi melalui platform Info GTK.
Namun demikian, jumlah pasti bantuan masih menunggu persetujuan akhir dari Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan Presiden Prabowo Subianto. “Data penerimanya sudah ada, ada tiga ratus berapa ribu gitu. Nah, nanti setelah dimulai transfer langsungnya, ada layanan pengaduan di laman pengaduan kami bila ada yang kelewat ditransfer,” imbuh Nunuk.
Hingga saat ini, sekitar 300 ribu guru honorer non-ASN telah terdaftar sebagai calon penerima bantuan. Untuk mengantisipasi kendala pencairan, Kemendikdasmen juga menyiapkan saluran pengaduan bagi guru yang telah memenuhi syarat tetapi belum menerima bantuan.
Baca Juga : Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Kebijakan ini merupakan bagian dari 4 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei lalu oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti bersama Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama program ini adalah percepatan pemberian bantuan langsung kepada guru honorer yang selama ini belum tersentuh program perlindungan sosial.