Nusantara1News – Pemerintah terus mengakselerasi transformasi tata kelola melalui digitalisasi dan pengembangan konsep smart government guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pendekatan digital dalam pemerintahan harus berlandaskan prinsip keterpaduan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (citizen centric).
“Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan bertujuan untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat kapan pun dan di mana pun. Di Indonesia, langkah ini dapat diwujudkan melalui pengembangan portal layanan publik terpadu yang berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti struktur birokrasi antarinstansi,” ujarnya saat menyampaikan pidato utama dalam acara Building a Digital Government Ecosystem for a Better Indonesia, bagian dari Digital Creative Leadership Forum 2025, yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia pada Kamis (13/02) malam.
Baca Juga : APBD 2025 Riau Alami Defisit Rp 1,3 Triliun, DPRD Minta Banggar Tinjau Ulang
Menteri Rini menekankan bahwa digitalisasi layanan tidak sekadar menyatukan sistem, tetapi juga harus memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Konsep transformasi digital ini mengadopsi pendekatan moments of life, yang dirancang untuk mendukung kebutuhan individu sejak lahir hingga akhir hayat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan digital yang tidak hanya relevan, tetapi juga mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
Menurut Menteri Rini, digitalisasi pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Sistem ini mencakup berbagai aspek, mulai dari integrasi proses bisnis antarinstansi pemerintah, layanan bagi aparatur sipil negara, pelayanan publik untuk masyarakat, hingga dukungan bagi sektor bisnis dan industri.
“Dalam jangka panjang, percepatan transformasi digital di pemerintahan diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia,” jelasnya.
Dalam acara Digital Creative Leadership Forum 2025 yang membahas keamanan digital di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menguraikan lima pilar utama dalam transformasi digital. Ia menekankan pentingnya membangun infrastruktur digital yang inklusif, berkualitas, dan mudah diakses; menghadirkan teknologi pemerintahan berbasis citizen centric yang terintegrasi; serta mengembangkan ekosistem dan industri digital yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menekankan urgensi pengawasan ruang digital, khususnya bagi generasi muda, serta pentingnya meningkatkan literasi digital. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi yang lebih ketat guna memperkuat pengawasan, meningkatkan pemahaman digital bagi anak-anak dan orang tua, serta memastikan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyebaran konten berbahaya.
Baca Juga : KPU Riau Tetapkan Lima Panelis Debat Pilgub 2024, Tegaskan Netralitas
“Kita harus berupaya maksimal dalam melindungi anak-anak di dunia digital dengan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk belajar, bermain, dan berkembang. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk bersama-sama menjaga ruang digital dengan memperkuat literasi digital,” ujar Meutya.
