Nusantara1News – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa tidak ada pegawai di kementeriannya yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi anggaran yang tengah berlangsung di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
“Tidak ada (yang dirumahkan),” ujar Dody saat ditemui usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (12/2) seperti yang dikutip dari laman Antara news.
Baca Juga : Kemenkes Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Lewat Quick Win RSUD
Belakangan, beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa sejumlah petugas operasi dan pemeliharaan (OP) terdampak PHK akibat pemangkasan anggaran. Namun, Dody meluruskan bahwa para pekerja yang belum aktif saat ini sebenarnya masih menunggu proses perpanjangan kontrak.
Menurutnya, kontrak kerja para petugas OP tersebut telah habis, dan proses perpanjangan baru bisa dilakukan setelah kepastian anggaran diperoleh. “Itu habis kontraknya. Next contract-nya belum. Kita belum bisa (teken) next contract karena anggarannya masih ditinjau ulang, masih dalam proses,” jelasnya.
Saat ini, pihaknya masih menunggu kepastian anggaran dari Kementerian Keuangan. “Setelah ini (Raker/RDP) selesai, kami masih akan menghadap lagi ke Bu Menkeu. Harapannya, mudah-mudahan secepatnya (anggaran bisa dipastikan),” kata Dody.
Pada rapat kali ini, pagu anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp29,57 triliun. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan sejak terakhir dipaparkan pada Raker/RDP yang digelar Kamis (6/2). Namun, anggaran ini mengalami pemangkasan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp110,95 triliun, dengan total pengurangan sebesar Rp81,38 triliun.
Baca Juga : Pemerintah RI Mau Batasi Anak Main Medsos
Meskipun mengalami efisiensi anggaran, Kementerian PU tetap berkomitmen menjalankan beberapa program prioritas, seperti pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi, pembangunan jalan tol, serta pengembangan daerah irigasi seluas 450 hektare.
Dody juga mengakui bahwa pemangkasan anggaran ini berdampak pada pola kerja kementerian, termasuk penyesuaian dalam rencana pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek yang dianggap tidak prioritas terpaksa dibatalkan demi menyesuaikan kondisi anggaran.
