Nusantara1News – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengusulkan terobosan besar di sektor perumahan nasional. Dalam rapat kabinet terbaru, Ara mengajukan pembangunan 500 ribu unit rumah subsidi untuk tahun anggaran 2026.
Baca Juga : Tanpa Perlu Visa, 4 Negara Eropa Ini Siap Terima Warga Indonesia
“Jadi kita akan melakukan lompatan yang signifikan, kalau itu semua disetujui oleh DPR dan semua elemen pemerintah, saya sudah usulkan terbuka kemarin 500 ribu unit rumah subsidi buat tahun 2026,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/7) dilansir dari laman Antara news.
Tak hanya menargetkan pembangunan hunian baru, Kementerian PKP juga menyodorkan rencana renovasi terhadap dua juta rumah tidak layak huni. Usulan ini didasarkan pada fakta bahwa masih terdapat lebih dari 26 juta unit rumah di Indonesia yang belum memenuhi standar kelayakan.
“Jadi 2 juta unit rumah kami usulkan untuk dilakukan renovasi pada tahun depan. Ini usulan dari Kementerian PKP dalam proses APBN 2026 yang akan datang, dua juta unit rumah direnovasi dan 500 ribu unit rumah subsidi,” kata Ara.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga semester I-2025, realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyentuh angka Rp18,8 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga : Tanpa Perlu Visa, 4 Negara Eropa Ini Siap Terima Warga Indonesia
Sebagai langkah memperluas jangkauan program, pemerintah pun menetapkan target baru FLPP tahun 2025 sebanyak 350 ribu unit rumah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan penyesuaian ini, kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun, yang meliputi Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
