
Nusantara1News – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mendapatkan penghargaan Maritime Leadership Excellence in Food Security Award dalam ajang Food Summit 2025 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia di Jakarta pada Rabu (19/3).
Baca Juga : Kemenkop Perkuat Ekosistem Petani Tebu di Jatim untuk Dukung Ketahanan Gula
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upayanya dalam membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Melalui lima kebijakan ekonomi biru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjaga ekosistem laut dan perikanan sebagai sumber pangan utama serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Menjaga keseimbangan ekologi sangat penting. Jika ekosistem rusak, dampaknya tidak hanya mengancam kehidupan di dalamnya, tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan hidup kita semua,” ujar Menteri Trenggono dalam pernyataan resminya.
Ia menekankan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran besar dalam ketahanan pangan nasional dengan produksi tahunan lebih dari 20 juta ton. Produksi ini terdiri dari sekitar 7 juta ton hasil tangkapan ikan, 5-6 juta ton dari sektor budidaya, dan sekitar 9 juta ton rumput laut.
Guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan, lima pilar ekonomi biru terus diperkuat oleh KKP. Pilar tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan sistem penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di berbagai wilayah, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta gerakan nelayan dalam pengurangan sampah plastik di laut.
Menteri Trenggono optimistis bahwa pengelolaan sektor kelautan yang berbasis keberlanjutan akan membantu mewujudkan target swasembada pangan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri KKP, Doni Ismanto Darwin, mengungkapkan bahwa selain meningkatkan produksi perikanan, KKP juga berfokus pada penguatan sistem pengawasan berbasis satelit melalui pengembangan ocean big data dan neraca sumber daya laut.
Teknologi ini berfungsi untuk menekan praktik illegal fishing, menjaga keseimbangan ekosistem karbon biru, serta memonitor berbagai aktivitas di wilayah laut yang berpotensi melanggar aturan.
Baca Juga : Presiden Prabowo Imbau Kepala Daerah Prioritaskan Kepentingan Rakyat
“Di periode kedua ini, Pak Menteri berupaya mempercepat implementasi ekonomi biru guna mendukung swasembada pangan dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Kolaborasi lintas sektor terus diperkuat agar industri kelautan dan perikanan semakin maju dan berkelanjutan,” ujar Doni.