Nusantara1News – Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyesuaikan anggaran rekonstruksi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat kinerja kementeriannya.
“Dalam melakukan efisiensi, prinsip utamanya adalah tidak mengganggu pelayanan publik,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Baca Juga : Menteri UMKM dan Menko PM Dorong Digitalisasi UMKM Lewat Shopee Live
Gus Ipul juga menekankan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) yang langsung diberikan kepada masyarakat, anggaran operasional yang mendukung bansos, serta gaji pegawai dan honor pendamping tetap aman dan tidak akan mengalami pemotongan. Ia memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan menurunkan kualitas maupun semangat kerja di lingkungan Kemensos.
Dalam paparannya, Gus Ipul mengungkapkan bahwa anggaran Kemensos tahun 2025 mencapai Rp79,59 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut, yakni Rp78,42 triliun, dialokasikan untuk Program Perlindungan Sosial, sementara Rp1,16 triliun digunakan untuk Program Dukungan Manajemen.
Program Perlindungan Sosial mencakup bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), sedangkan Program Dukungan Manajemen meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, pengawasan, serta layanan kesekretariatan.
Dalam rangka efisiensi, Kemensos melakukan penghematan sebesar Rp1,32 triliun, dengan penyesuaian anggaran rekonstruksi menjadi Rp970 miliar. “Selisih efisiensi dari penyesuaian anggaran rekonstruksi ini adalah Rp356,79 miliar,” jelas Gus Ipul.
Baca Juga : Pemerintah RI Mau Batasi Anak Main Medsos
Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), operasional petugas perlindungan sosial dan penanggulangan bencana, pemberdayaan komunitas adat terpencil, serta pemeliharaan fasilitas seperti peralatan, gedung, dan belanja modal di 66 satuan kerja.
Gus Ipul pun berharap dukungan dari Komisi VIII DPR RI agar program kesejahteraan sosial bisa berjalan dengan lancar dan optimal.
