Nusantara1News – Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui bahwa pengawasan aktivitas di laut masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan deteksi pelanggaran kerap terlambat dan baru terungkap setelah kasusnya ramai di masyarakat.
“Soal pengawasan, terus terang, kami sudah punya program. Kita sebutnya sebagai Ocean Big Data. Kalau ini sudah berjalan, pelanggar tidak bisa lagi lari,” ujar Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (27/2/2025) seperti yang dikutip dari laman CNBC Indonesia.
Baca Juga : Pemerintah RI Mau Batasi Anak Main Medsos
Trenggono menjelaskan bahwa sistem ini telah dirancang sejak 2022 dengan skema pembiayaan yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami mencari pembiayaan yang tidak memberatkan APBN, yang nantinya bisa dikembalikan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alhamdulillah, ini sudah tinggal implementasi saja,” ungkapnya.
Meski Ocean Big Data hampir siap diterapkan, ia mengakui bahwa saat ini pengawasan masih dilakukan secara konvensional dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan penyuluh.
“Mohon maaf, memang pengawasan kita masih manual. Sekarang ini masih manual, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, penyuluh, dan kita juga sesekali keliling,” jelasnya.
Akibat pengawasan yang belum digital, banyak pelanggaran baru terdeteksi setelah viral di masyarakat. Namun, Trenggono menegaskan bahwa pihaknya selalu menjadi yang pertama dalam mengambil tindakan.
“Sekarang baru ketahuan setelah ramai. Tapi walaupun begitu, kita yang pertama melakukan tindakan,” tegasnya.
Ke depan, ia optimistis sistem pengawasan kelautan akan lebih canggih. Ocean Big Data akan memungkinkan pemantauan kapal penangkap ikan secara real-time, mendeteksi jumlah ikan yang ditangkap, serta memberikan peringatan dalam situasi darurat di laut.
“Kalau ini bisa terjadi, seluruh pesisir, seluruh ruang laut, seluruh kegiatan apapun yang menggunakan ruang laut, ini akan terdeteksi di sini,” kata Trenggono.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah mengembangkan Ocean Accounting untuk mengidentifikasi aset laut Indonesia serta potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak ekologi.
“Ekologi harus dijaga. Pertumbuhan umat manusia terus meningkat, kita menuju 300 juta jiwa, sementara daya dukung lingkungan tetap segini saja,” ujarnya.
Baca Juga : Kelola Limbah Jadi Berkah, Tukarkan Minyak Jelantah ke Pertamina Sekarang
Dengan sistem pengawasan digital yang lebih terintegrasi, Trenggono optimistis pengawasan laut Indonesia akan menjadi lebih akurat dan efektif.
“Kalau ini sudah kita jalankan, insya Allah dengan cepat dan tepat kita bisa bertindak,” pungkasnya.
