breaking news
Home » Menkeu Sri Mulyani, Rasio Utang Indonesia Paling Stabil Dibanding Negara G20 Lain

Menkeu Sri Mulyani, Rasio Utang Indonesia Paling Stabil Dibanding Negara G20 Lain

Bagikan :

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan. ( sumber Antaranews )

Nusantara1News – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa posisi rasio utang Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20. Hal ini dianggap sebagai bukti kuat terjaganya kestabilan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

“Kalau dibandingkan dengan negara-negara G20, rasio utang kita tergolong paling kecil,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/7) dikutip dari Antaranews.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, tingkat utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal pertama tahun 2025 mencapai 30,6 persen. Angka ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian, terutama karena didukung koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan oleh pemerintah bersama BI.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa sinergi tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang stabil serta inflasi yang tetap terjaga. Pada kuartal I 2025, ekonomi nasional tumbuh 4,87 persen secara tahunan (year-on-year), meskipun tercatat kontraksi 0,98 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter). Meski demikian, capaian ini termasuk yang terbaik di antara negara-negara G20.

Di sisi lain, tingkat inflasi Indonesia pun terjaga. Per Juni 2025, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,19 persen, dengan inflasi tahunan mencapai 1,87 persen. “Kita termasuk negara dengan inflasi terendah, baik di kawasan ASEAN maupun G20,” kata Sri Mulyani. Ia juga menyebut bahwa cadangan devisa Indonesia sempat menyentuh rekor tertinggi pada Maret 2025.

Menjelang delapan bulan masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani menyoroti arah kebijakan fiskal yang kini difokuskan pada efisiensi dan penguatan program-program unggulan.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian anggaran melalui pengurangan belanja di sejumlah kementerian/lembaga, lalu mengalihkan anggaran tersebut untuk mendukung prioritas Presiden. “Kita arahkan fiskal untuk mendukung efisiensi sekaligus program baru yang menjadi inisiatif utama Bapak Presiden,” tambahnya.

Sejumlah kebijakan yang telah diimplementasikan mencakup penerapan PPN 12 persen khusus untuk barang mewah, pemberian stimulus guna mendorong konsumsi masyarakat, serta pengelolaan transisi pemerintahan yang berjalan mulus dan cepat.

Tak hanya di level makro, Menkeu juga menekankan berbagai program langsung yang menyentuh masyarakat, seperti penyediaan makan bergizi gratis (MBG), penyiapan cadangan beras nasional hingga 4 juta ton, penghapusan utang macet pelaku UMKM, serta inisiatif pendirian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.

Editor : Nusantara1News


Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *