
Nusantara1News – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat membutuhkan tambahan sekitar 60 ribu tenaga pengajar. Meski demikian, mekanisme perekrutan guru masih dalam tahap pembahasan.
“Kebutuhan saat ini sekitar 60 ribu guru. Kami masih mencari skema terbaik, apakah dengan mendistribusikan guru yang sudah ada atau membuka rekrutmen baru. Proses ini masih panjang,” ujar Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3) seperti di kutip dari Detiknews.
Terkait kurikulum, Mu’ti mengungkapkan ada dua opsi yang dapat diterapkan di Sekolah Rakyat. Opsi pertama mengadopsi kurikulum sekolah unggulan yang berstandar internasional, sedangkan opsi kedua menggunakan kurikulum nasional yang saat ini berlaku.
“Ada dua pilihan kurikulum. Jika mengikuti sekolah unggulan, maka akan berada di bawah koordinasi Mendiktisaintek. Namun, sekolah juga bisa menerapkan kurikulum nasional yang sudah berjalan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 50 Sekolah Rakyat yang sudah siap beroperasi. Namun, pelaksanaannya masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saat ini ada sekitar 50 sekolah yang siap dijalankan tahun ini. Tetapi, kami akan melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum memulai,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat diperkirakan akan dimulai pada akhir bulan ini atau bulan depan, tergantung arahan Presiden.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebutkan bahwa anggaran pembangunan setiap Sekolah Rakyat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi. Rata-rata, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 100 miliar per sekolah.
Baca Juga : Presiden Prabowo Sambut Hangat PM Jepang di Istana Bogor
“Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah. Rata-rata sekitar Rp 100 miliar per sekolah,” ungkap Cak Imin.