Nusantara1News – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu daerah sedang berkembang atau justru mengalami kemunduran.
Baca Juga : Kampus Beberkan Keadaan Gaji Dosen RI, Bisa di Bawah Rp 2 Juta!
“Kalau pertumbuhan ekonominya maju berarti negara itu akan maju atau daerah itu akan maju,” tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5) dilansir dari Antaranews.
Ia menjelaskan bahwa meski positif, pertumbuhan ekonomi yang berjalan lambat menandakan daerah belum bergerak optimal. Bahkan, ada provinsi dengan pendapatan tertinggi secara nasional yang justru mencatatkan pertumbuhan negatif karena serapan belanja daerahnya rendah.
“Artinya uangnya disimpan di bank, enggak beredar di masyarakat. Akibatnya ini (pertumbuhan ekonomi yang negatif),” ujarnya.
Menurut Tito, kendala klasik yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran adalah lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Oleh sebab itu, kepala daerah diminta segera mengonsolidasikan OPD masing-masing agar menyusun strategi percepatan belanja, khususnya bila pendapatan daerah sudah tinggi.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi internal untuk mendorong pendapatan daerah. Selain dari PAD dan transfer pusat, daerah didorong memaksimalkan potensi dari BUMD maupun BLUD. Namun, Tito mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak disalahartikan.
“Efisiensi bukan berarti menyimpan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting, seperti kegiatan seremonial, ke program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Tito juga menggarisbawahi peran konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu, peredaran uang di masyarakat menjadi sangat krusial.
“Untuk bisa mendorong daya beli masyarakat, maka perlu ada uang yang beredar di masyarakat. Uang yang beredar di masyarakat bisa dari swasta dan dari pemerintah,” ujarnya.
Ia pun meminta seluruh kepala daerah agar rutin memantau data pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kedua indikator ini disebutnya sebagai kunci dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan warga.
“Artinya kalau misalnya kita bicara biaya hidup, bicaranya masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka harus dipegang dua data itu,” katanya.
Sebagai penutup, Tito menekankan bahwa percepatan belanja harus difokuskan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai, harus segera digelontorkan untuk menjaga daya beli dan menggerakkan konsumsi rumah tangga.
Baca Juga : Kampus Beberkan Keadaan Gaji Dosen RI, Bisa di Bawah Rp 2 Juta!
“Supaya daya beli masyarakat yang kurang mampu meningkat. Mereka enggak tertekan. Dan itu akan meningkatkan angka konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi, baik pusat maupun daerah,” pungkas Tito.
