Nusantara1News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program pembangunan rumah layak huni. Hal ini disampaikannya saat meninjau permukiman tidak layak huni di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut Tito, kawasan Johar Baru yang padat penduduk berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan kesehatan. Ia berharap program rumah layak huni dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Baca Juga : Polusi Perkotaan Tingkatkan Risiko ISPA pada Balita, IDAI Beri Peringatan
“Memang harapan kita ada perubahan lingkungan yang lebih sehat,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa.
Untuk mengatasi masalah di kawasan padat penduduk, Tito menyarankan pembangunan hunian vertikal sebagai alternatif yang lebih aman dan nyaman. Menurutnya, hunian vertikal memiliki manfaat lebih dibandingkan renovasi rumah biasa, seperti struktur bangunan yang lebih kokoh dan lingkungan yang lebih tertata.
“Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar saja, karena strukturnya tidak berubah. Setelah satu atau dua tahun, kondisinya akan kembali seperti semula. Tidak ada perubahan yang drastis,” tegas Tito. Dikutip dari laman Antaranews.
Namun, Tito menyerahkan keputusan kepada masyarakat, meskipun masih banyak warga yang lebih memilih opsi renovasi rumah. Ia juga menyoroti kemungkinan penerapan program serupa di daerah lain, seperti Jembatan Lima dan Palmerah.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada warga untuk mempertimbangkan usulan pembangunan hunian vertikal. Ia berharap masyarakat dapat melihat manfaat jangka panjang dari program ini.
“Kalau warganya hanya mau renovasi atau perbaikan, ya sudah. Tapi saya kasih waktu seminggu untuk berpikir,” ujar Maruarar.
Baca Juga : Langkah Konkret KLHK Atasi Udara Buruk: Tutup TPA Liar dan Modifikasi Cuaca
Program rumah layak huni ini sepenuhnya didanai oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Maruarar menegaskan, anggaran ini bukan berasal dari APBN, BUMN, maupun BUMD, sehingga tidak membebani keuangan negara.
“Ini bantuan gratis, non-APBN, non-BUMN, dan non-BUMD. Mau renovasi atau bangun baru, semuanya gratis,” jelasnya.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjadi langkah konkret dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan berkelanjutan.
