Nusantara1News – BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperkuat kolaborasi melalui kerja sama perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja yang terlibat dalam program unggulan pemerintah: Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai bagian dari realisasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan gizi dan perlindungan pekerja.
Baca Juga : Wamenkes Tegaskan Aturan Ketat Pembelian Antibiotik
Kesepakatan antara dua lembaga ini diformalkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman yang berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, pada Senin (21/4). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana.
“Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,” ujar Anggoro, di lansir dari Media Indonesia.
Kerja sama ini tak hanya mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pemenuhan gizi bagi anak-anak, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru secara masif. Dengan semakin luasnya cakupan program MBG, ribuan bahkan jutaan tenaga kerja diperkirakan akan terserap di berbagai lini — dari dapur umum hingga rantai pasok bahan pangan.
Anggoro menegaskan bahwa kerja sama ini selaras dengan amanat Presiden Prabowo dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang menekankan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa hingga kini terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan lebih dari 50 ribu pekerja. Jumlah ini akan terus meningkat, mengikuti target BGN mencapai 1,2 juta pekerja dalam ekosistem MBG.
“Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka. Sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. Tadi Pak Dirut mengatakan ‘Kerja Keras Bebas Cemas’. Jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,” tegas Dadan.
Tak hanya terbatas pada tenaga kerja di SPPG, perlindungan juga akan diperluas hingga menyentuh pekerja dalam rantai pasok, seperti petani, peternak, dan pelaku logistik. BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan strategi teknis dan sosialisasi menyeluruh agar seluruh pekerja di dalam ekosistem ini terdaftar dan terlindungi.
“Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya,” terang Anggoro.
Ia menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting dalam mempercepat tercapainya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan secara universal, mengingat masih ada sekitar 61% dari 104,9 juta pekerja di Indonesia yang belum terlindungi — sebagian besar adalah pekerja informal dan rentan.
“Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Multanti, menekankan pentingnya sinergi ini sebagai bentuk komitmen negara dalam mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap para pekerja di sektor ini tidak hanya mendapat penghasilan, tetapi juga rasa aman dalam bekerja,” ujar Multanti.
Ia menambahkan bahwa pihaknya siap mengawal pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk menggelar sosialisasi dan mempercepat proses pendaftaran kepesertaan.
Baca Juga : Wamenkes Tegaskan Aturan Ketat Pembelian Antibiotik
“Tugas kami adalah melindungi tenaga kerja. Dan kami selalu siap mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran,” tutup Multanti.
