Nusantara1News – Pemerintah diminta lebih selektif dalam menyalurkan rumah subsidi agar benar-benar tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo menegaskan pentingnya verifikasi ketat terhadap penerima manfaat. “Apakah penerima manfaat sudah tepat sesuai klasifikasi yang diatur? Ini yang harus diperhatikan,” ujar Ibnu melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Maret 2025 dikutip dari laman Metrotvnews.
Baca Juga : Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Ia juga mengimbau pemerintah untuk menyatukan dan memperbarui data penerima subsidi guna memastikan transparansi dalam program ini. Menurutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu berkolaborasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, serta Badan Pusat Statistik.
“Sumber data dan pembaruan data juga harus dijaga. Datanya harus update,” tegasnya.
Senada dengan Ibnu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga menyoroti pentingnya akurasi data penerima rumah subsidi agar tidak terjadi penyimpangan. Ia menekankan bahwa rumah subsidi harus diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat, bukan kepada individu dengan kondisi ekonomi lebih tinggi.
Baca Juga : Sinergi Solid Diperlukan untuk Mewujudkan SDGS, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi
“Data penerima manfaat rumah subsidi juga harus real. Orang yang menerima ada, jelas sesuai dengan identitas, dan kondisi ekonominya sesuai ketentuan,” ujar Tanak.
