Nusantara1News – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan dukungan terhadap upaya penguatan kemandirian ekonomi desa pesisir melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Sebagai langkah awal, KKP mengadakan sosialisasi nasional kepada 4.059 penyuluh kelautan dan perikanan.
“Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari gerakan nasional untuk membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kedaulatan ekonomi rakyat,” ujar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP), Kamis (24/4) dikutip dari kkp.go.id.
Baca Juga : Pemerintah RI Mau Batasi Anak Main Medsos
Inisiatif ini juga menjadi implementasi dari Asta Cita ke-6, yakni membangun pertumbuhan ekonomi yang merata dari desa untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah menargetkan berdirinya 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Wamen KP, Didit, menambahkan bahwa KKP bertugas membina pembentukan 2.921 koperasi, termasuk koperasi baru, koperasi yang diperkuat, serta koperasi yang dihidupkan kembali dari kondisi tidak aktif.
Saat ini, KKP mengidentifikasi sekitar 20.000 kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan yang siap dikembangkan menjadi koperasi baru. Selain itu, 921 koperasi eksisting di bawah binaan KKP 636 aktif dan 285 tidak aktif akan diintegrasikan dalam skema Koperasi Merah Putih.
Dalam diskusi terbuka, para penyuluh dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, hingga Papua, menyatakan komitmennya menjadi ujung tombak dalam mendorong terbentuknya koperasi berbasis karakter lokal.
Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden, KKP bersama penyuluh bertugas membina, mendampingi, memberdayakan, serta memfasilitasi kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar hasil laut, dan petambak garam agar terlibat dalam koperasi ini. Beberapa koperasi binaan, seperti yang ada di Cilacap, Lombok, dan Palembang, bahkan sudah mulai mengembangkan model koperasi terintegrasi.
Koperasi Merah Putih dirancang untuk memiliki unit usaha yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, seperti gerai sembako, apotek terjangkau, fasilitas cold storage, unit simpan pinjam, pupuk, hingga logistik hasil laut. Tak hanya itu, koperasi juga didorong untuk mengelola berbagai komoditas sektor kelautan, seperti garam rakyat, budidaya rumput laut, perikanan tangkap, dan pengolahan produk laut.
Baca Juga : Pemerintah RI Mau Batasi Anak Main Medsos
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya keberadaan Koperasi Merah Putih untuk mendukung pembangunan ekonomi biru berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi nelayan dan masyarakat pesisir dalam struktur ekonomi nasional.
