Nusantara1News – Di tengah inkonsistensi sejumlah negara terhadap Perjanjian Paris, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menurunkan emisi karbon dioksida secara bertanggung jawab. Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 yang berlangsung di Jakarta, Selasa.
Baca Juga : Menteri UMKM dan Menko PM Dorong Digitalisasi UMKM Lewat Shopee Live
“Indonesia akan selalu berada pada bagian yang akan menjalankan komitmen itu (menurunkan emisi), tetapi dengan penuh kehati-hatian,” ujar Bahlil seperti yang dikutip dari laman Antara news pada Selasa (15/4).
Menurutnya, semangat pengurangan emisi tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan energi, yang mencakup pengembangan energi baru dan terbarukan.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menanggapi kehadiran Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, yang turut hadir dalam acara tersebut. Ia meminta agar pihak asing tidak meragukan keseriusan Indonesia dalam menjalankan transisi energi.
“Justru saran saya, bapak tolong tanyakan kepada negara-negara inisiator Paris Agreement, sejauh mana komitmen mereka? Karena Indonesia sudah sangat konsisten menjalankan,” tegasnya.
Pernyataan itu merujuk secara tidak langsung kepada Amerika Serikat—salah satu negara penggagas Perjanjian Paris—yang telah menyatakan pengunduran diri dari kesepakatan tersebut.
Sebagai informasi, Paris Agreement disepakati pada 2015 oleh 195 negara di bawah payung Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Tujuan utamanya adalah membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius dibandingkan masa praindustri, dan sebisa mungkin mendekati 1,5 derajat Celsius.
Namun, komitmen tersebut mulai dipertanyakan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Selasa, 8 April, menandatangani perintah eksekutif yang mendorong kebangkitan industri batu bara di negaranya.
Trump menyatakan dalam pidatonya:
“Kami akan memangkas regulasi yang tidak perlu dan selama ini menyasar industri batu bara bersih yang indah ini. Kami akan mempercepat proses pemberian izin sewa tambang batu bara di lahan federal… dan menyederhanakan proses perizinannya.”
Lebih jauh, ia mengungkapkan telah meminta Departemen Kehakiman AS untuk menentang kebijakan lokal atau negara bagian yang dinilai menghambat sektor tambang dan mengancam lapangan kerja.
Trump bahkan menyatakan siap mengaktifkan Defense Production Act untuk mempercepat pengembangan tambang batu bara nasional, dengan alasan kebutuhan energi negaranya akan berlipat ganda.
“Amerika Serikat membutuhkan lebih dari dua kali lipat pasokan listrik saat ini,” katanya.
Baca Juga : Menteri UMKM dan Menko PM Dorong Digitalisasi UMKM Lewat Shopee Live
Langkah ini justru kontras dengan arah global untuk menekan emisi dan beralih ke energi bersih, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang tetap berkomitmen di tengah gelombang inkonsistensi global.
