Nusantara1News – Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali memperbolehkan penjualan gas elpiji 3 kilogram melalui pengecer. Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat kecil sekaligus memperlancar distribusi secara lebih merata.
“Kebijakan ini tidak hanya menjamin akses energi yang lebih mudah bagi masyarakat kecil, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di level bawah. Dengan distribusi yang lebih luas, diharapkan kelangkaan yang selama ini terjadi bisa diatasi,” ujar Sharon pada Selasa (4/2) seperti di kutip dari Metrotvnews.
baca Juga : Presiden Prabowo Sambut Hangat PM Jepang di Istana Bogor
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM sempat membatasi penjualan elpiji 3 kg hanya di pangkalan resmi agar subsidi lebih tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut justru menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil yang mengandalkan pengecer lokal untuk mendapatkan elpiji.
Sebagai Ketua DPP Bidang UMKM Partai NasDem, Sharon menegaskan bahwa pengecer memiliki peran krusial dalam rantai distribusi elpiji 3 kg, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pangkalan resmi.
“Pengecer adalah bagian penting dalam penyaluran elpiji 3 kg. Tanpa mereka, masyarakat di daerah terpencil akan kesulitan mendapatkan akses energi. Tidak semua wilayah memungkinkan pendirian sub-pangkalan, sehingga keberadaan pengecer sangat membantu,” katanya.
Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 3 Februari 2025, Gulam turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di daerah terpencil akibat pembatasan distribusi elpiji.
Politisi Dapil Kalimantan Barat II, Gulam Mohamad Sharon, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemetaan wilayah yang tidak memungkinkan memiliki sub-pangkalan elpiji 3 kg. Ia menyoroti bahwa banyak daerah, khususnya di perbatasan Malaysia, masih kesulitan mengakses internet, sehingga sulit bagi masyarakat setempat untuk mengelola sub-pangkalan secara mandiri.
“Pak Menteri berasal dari Papua, wilayah yang juga mengalami kendala akses internet, seperti tempat kelahiran saya. Mungkin hal ini bisa menjadi pertimbangan agar distribusi elpiji lebih disesuaikan dengan kondisi lapangan. Di perbatasan Malaysia, misalnya, internet tidak tersedia. Bagaimana mungkin masyarakat di sana bisa mengelola sub-pangkalan? Karena itu, pengecer masih sangat dibutuhkan. Negara harus tetap hadir, meskipun jumlah penduduk di wilayah tersebut tidak besar,” tegasnya.
Selain itu, Gulam menekankan perlunya pengawasan ketat dalam pendistribusian elpiji 3 kg guna menghindari penyalahgunaan dan memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Ia berharap kebijakan terbaru ini mampu mengatasi kelangkaan yang sebelumnya terjadi serta menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat kecil.
Baca Juga : Presiden Prabowo Beri Amnesti untuk Puluhan Ribu Narapidana
“Saya mendukung penuh kebijakan ini dan berharap pelaksanaannya berjalan dengan baik. Pemerintah perlu memastikan distribusi elpiji 3 kg diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat kecil,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kembali mengizinkan pengecer menjual elpiji 3 kg mulai 4 Februari 2025. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga di tingkat pengecer agar tidak membebani masyarakat. Selain itu, para pengecer juga akan didorong untuk menjadi sub-pangkalan guna memastikan distribusi lebih terstruktur dan terawasi. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat yang membutuhkan elpiji 3 kg dapat lebih mudah mengaksesnya serta terhindar dari kelangkaan yang berpotensi menyulitkan mereka.
