Nusantara1News – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Otoritas Australia mempererat kemitraan dalam pengawasan sektor perikanan melalui forum tahunan Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) ke-24 yang berlangsung di Jakarta.
Baca Juga : 7 Gaya Penipuan Terbaru Sedot Rekening, dari Kode QR hingga Undangan
Pertemuan ini fokus pada penguatan aksi bersama dalam menanggulangi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUUF) di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara, Kamis (8/5) dikutip dari CNBC Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, menjelaskan bahwa pertemuan yang digelar pada Senin lalu membahas hasil capaian kerja sama di tahun 2024 serta menyusun rencana program pengawasan untuk tahun 2025.
Menurut Ipunk, sinergi antara Indonesia dan Australia sangat vital untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, terutama di wilayah perbatasan. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah kegiatan seperti patroli gabungan, kampanye publik (Public Information Campaign), pertukaran informasi pengawasan, hingga pelatihan peningkatan kapasitas petugas akan kembali dijalankan pada tahun ini.
Dari pihak Australia, Komandan Operasi dari Maritime Border Command, Commander Troy Van Tienhoven, menegaskan bahwa kemitraan yang telah berlangsung sejak 2007 ini telah membuahkan hasil positif dalam mengatasi persoalan perikanan antarnegara dan layak untuk terus ditingkatkan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Australia, termasuk CEO Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Komandan Operasi Australian Border Force (ABF), Direktur Intelijen Maritime Border Command (MBC), serta perwakilan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Sementara dari Indonesia, hadir pejabat KKP dari Ditjen PSDKP, Ditjen Perikanan Tangkap, serta Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Biru.
Baca Juga : 7 Gaya Penipuan Terbaru Sedot Rekening, dari Kode QR hingga Undangan
Forum IAFSF ke-24 ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan perikanan yang lebih tangguh dan efisien di kawasan regional.
