breaking news
Home » KKP Targetkan Ribuan Koperasi Merah Putih, Nelayan dan Warga Pesisir Jadi Prioritas

KKP Targetkan Ribuan Koperasi Merah Putih, Nelayan dan Warga Pesisir Jadi Prioritas

Bagikan :

Mengenal Masyarakat Pesisir Lebih Dekat (sumber gambar : penjagalaut.org)

Nusantara1News – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membangun kekuatan ekonomi dari wilayah pesisir Indonesia.

Baca Juga : Presiden Prabowo Beri Amnesti untuk Puluhan Ribu Narapidana

“Koperasi Merah Putih adalah bagian dari gerakan nasional membangun ekonomi desa dari bawah. Kita sedang menghidupkan semangat gotong royong dan kedaulatan ekonomi,” ujar Didit saat menyampaikan sosialisasi nasional kepada lebih dari 4.000 penyuluh kelautan dan perikanan secara daring, Jumat (25/4) di lansir dari Antara.

Program koperasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dan menjadi bagian dari Astacita ke-6, yakni pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai upaya nyata menciptakan pertumbuhan yang merata sekaligus mengentaskan kemiskinan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun telah diberi mandat khusus untuk membina dan membentuk 2.921 koperasi, termasuk mendirikan koperasi baru, memperkuat koperasi yang sudah berjalan, serta menghidupkan kembali koperasi yang sempat mati suri.

“Dalam hal ini, KKP mendapat mandat membina dan membentuk 2.921 koperasi yang terdiri atas koperasi baru, koperasi eksisting yang diperkuat, serta koperasi mati suri yang direvitalisasi,” tegas Didit.

Saat ini, tercatat sekitar 20 ribu kelompok pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang dinilai berpotensi untuk dikembangkan menjadi bagian dari Koperasi Merah Putih. KKP juga memiliki data 921 koperasi eksisting, yang terdiri dari 636 koperasi aktif dan 285 yang sedang tidak aktif, namun siap ditransformasi.

Dukungan nyata datang dari lapangan. Penyuluh kelautan dan perikanan dari berbagai wilayah – mulai dari Padang, Salatiga, Tabanan, Konawe Selatan, hingga Papua – menyatakan komitmen mereka menjadi ujung tombak dalam membentuk koperasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Sebagai pelaksana amanat Inpres, penyuluh KP diberi tanggung jawab penting untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap nelayan, pembudidaya, pengolah hasil laut, pemasar, serta petambak garam agar tergabung dalam koperasi.

Beberapa koperasi binaan di Cilacap, Lombok, dan Palembang telah memulai pengembangan model koperasi terintegrasi. Nantinya, koperasi ini akan memiliki unit-unit usaha strategis seperti gerai sembako, apotek murah, cold storage, distribusi pupuk, simpan pinjam, hingga logistik hasil laut.

Tak hanya itu, koperasi Merah Putih juga akan bergerak dalam pengelolaan komoditas utama sektor kelautan seperti garam rakyat, rumput laut, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga menekankan pentingnya koperasi Merah Putih sebagai fondasi ekonomi biru yang berkelanjutan.

Baca Juga : Presiden Prabowo Beri Amnesti untuk Puluhan Ribu Narapidana

Keberadaan koperasi diyakini menjadi solusi konkret agar nelayan dan masyarakat pesisir memiliki akses yang adil dan kuat terhadap kelembagaan ekonomi.

Editor : Nusantara1News


Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *