Nusantara1News – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melanjutkan tahapan revitalisasi tambak di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa. Sebagai bagian dari proses ini, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) KKP menggelar konsultasi publik tahap pertama, yang mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Kajian ini bertujuan memastikan program revitalisasi berjalan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung pertumbuhan ekonomi, Senin (17/3) seperti di kutip dari kkp.go.id.
Baca Juga : Program Mudik Gratis Nataru 2024/2025: Respons Positif, Tantangan Kepadatan dan Keselamatan Transportasi
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menekankan bahwa KLHS menjadi elemen krusial dalam perizinan pemanfaatan lahan kehutanan untuk program ini. “KLHS merupakan instrumen utama untuk memastikan revitalisasi tambak Pantura Jawa tetap mengusung prinsip ekonomi biru yang berkelanjutan serta tidak merusak ekosistem pesisir,” ujarnya dalam pernyataan resmi KKP di Jakarta.
Kajian ini dilakukan secara sistematis dan partisipatif guna memastikan bahwa tambak nila salin yang dibudidayakan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan ekologi. Saat ini, tambak di Pantura Jawa memiliki potensi besar namun menghadapi berbagai tantangan, seperti tata kelola yang belum optimal, metode budidaya tradisional, serta ketiadaan tandon dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Akibatnya, tambak rentan terhadap penyakit dan produktivitasnya masih rendah, hanya sekitar 0,6 ton per hektare per tahun.
Sebagai langkah awal, program revitalisasi akan dimulai pada tahun 2025 dengan target seluas 20 ribu hektare yang tersebar di Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi tambak yang belum optimal serta memperkuat ketahanan pangan berbasis ekonomi biru. Diproyeksikan, produksi nila salin dari program ini dapat mencapai 1,56 juta ton per tahun, dengan potensi perputaran ekonomi hingga triliunan rupiah.
Perlunya Kolaborasi Antar Pihak
Untuk mewujudkan target revitalisasi tambak Pantura Jawa pada 2025, KKP membutuhkan dukungan dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar pemanfaatan lahan kehutanan dapat berjalan sesuai prosedur. Selain itu, program ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang luas, seperti pertumbuhan UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan solusi bagi tambak-tambak yang selama ini tidak produktif di kawasan Pantura. Selain meningkatkan produksi, program ini juga menjadi ajang edukasi bagi masyarakat dalam mengembangkan budidaya perikanan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
