Nusantara1News – Kkp.go.id Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi biru, yang menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo, melalui pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari). Sejak 2016, Direktorat Jasa Kelautan di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menjalankan berbagai inisiatif strategis guna memaksimalkan potensi wisata bahari di Indonesia. Hingga akhir 2024, sebanyak 108 desa pesisir telah memperoleh dukungan berupa fasilitas wisata bahari.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, menyatakan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020, pengelolaan program ini menjadi lebih terarah. Konsep Dewi Bahari mengintegrasikan wisata berbasis masyarakat dengan kearifan lokal, konservasi lingkungan, serta penguatan sektor kewirausahaan untuk meningkatkan perekonomian wilayah pesisir.
Baca Juga : Presiden Prabowo Subianto Mengingatkan Menteri untuk Lebih Teliti dalam Kepemimpinan, Tindakan, dan Perilaku
“Pemberdayaan desa wisata bahari tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian laut, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Pemberdayaan dan Keberlanjutan
Direktur Jasa Kelautan, Miftahul Huda, menambahkan bahwa KKP tidak hanya memberikan dukungan melalui kebijakan, tetapi juga melalui penyediaan sarana wisata. “Kami telah menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari perahu, alat snorkeling, kios kuliner, hingga perlengkapan selam. Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan pengelolaan usaha agar masyarakat dapat mengelola destinasi wisata secara profesional,” jelasnya.
Sejak diperkenalkan pada 2020, program Dewi Bahari telah mencatat pencapaian positif. Hingga 2024, sebanyak 23 Desa Wisata Bahari telah diresmikan berdasarkan Keputusan Dirjen PKRL Nomor 53 Tahun 2023, dengan tambahan tujuh desa yang akan menyusul tahun ini. Beberapa desa telah berhasil meningkatkan jumlah wisatawan, menciptakan peluang kerja baru, serta mengembangkan usaha lokal, seperti kuliner, kerajinan tangan, dan homestay.
Untuk memastikan keberlanjutan program ini, KKP secara rutin mengadakan pelatihan, baik daring maupun luring, bagi pengelola wisata bahari. Materi yang diberikan mencakup peningkatan layanan wisata, diversifikasi produk, pemasaran digital, hingga sertifikasi pemandu wisata, guna memastikan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.
Baca Juga : Indonesia Percepat Digitalisasi, Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Komite Khusus
Pengembangan Desa Wisata Bahari menjadi bagian dari strategi ekonomi biru yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta melestarikan ekosistem laut demi generasi mendatang.
