Nusantara1News – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mencari solusi inovatif dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu strategi yang dikembangkan adalah Impact Bond Perikanan Skala Kecil, yaitu skema pendanaan berbasis hasil yang melibatkan investor swasta guna memperkuat perekonomian masyarakat pesisir sekaligus mencapai target konservasi laut dan ketahanan pangan.
Baca Juga : KKP Amankan Dua Kapal Ikan Diduga Melanggar Batas Area Penangkapan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro, menekankan bahwa diversifikasi sumber pendanaan sangat penting untuk memastikan pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan.
“Kebijakan efisiensi anggaran mengharuskan kita lebih inovatif dan kolaboratif dalam menjalankan program, termasuk mencari sumber pendanaan alternatif untuk kawasan konservasi,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (28/2) seperti di kutip dari kkp.go.id.
Menurut Kusdiantoro, skema pendanaan inovatif seperti Impact Bond dapat mengarahkan investasi pada praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta menjaga kelestarian sumber daya laut.
Konservasi laut berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, memastikan keberlanjutan stok ikan, dan membantu mitigasi perubahan iklim. Namun, berbagai ancaman terhadap biodiversitas, penurunan populasi ikan, serta dampak aktivitas manusia mendorong perlunya langkah konservasi yang lebih kreatif dan berkelanjutan.
KKP telah menargetkan perlindungan 30% wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measure (OECM) hingga 2045. Saat ini, luas kawasan konservasi telah mencapai 29,9 juta hektar, dengan rencana ekspansi hingga 97,5 juta hektar serta tambahan 10 juta hektar kawasan non-konservasi yang masuk dalam kategori OECM.
Karena besarnya kebutuhan pendanaan untuk mencapai target tersebut, KKP terus mengembangkan inovasi pembiayaan alternatif. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain kerja sama debt swap for nature dengan Pemerintah Amerika Serikat serta penerbitan obligasi karang (coral reef bond) bersama Bank Dunia.
Dalam kesempatan lain, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Firdaus Agung, menjelaskan bahwa KKP berupaya menciptakan skema pendanaan berkelanjutan yang tidak hanya bertumpu pada APBN, tetapi juga melibatkan investasi berbasis hasil, kemitraan dengan sektor swasta, serta pemanfaatan instrumen keuangan hijau.
Baca Juga : Program Mudik Gratis Nataru 2024/2025: Respons Positif, Tantangan Kepadatan dan Keselamatan Transportasi
Langkah KKP dalam mengelola ekosistem laut sejalan dengan visi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong penerapan ekonomi biru yakni keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi demi keberlanjutan bagi generasi mendatang.
