Nusantara1News – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjalin kerja sama dengan Industry Task Force (ITF) untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Fokus utama kolaborasi ini adalah memperluas akses konektivitas serta menarik investasi dari dalam maupun luar negeri guna mendukung percepatan transformasi digital.
Baca Juga : Menteri Pendidikan Memperkenalkan 3 pilihan Libur Sekolah di Bulan Puasa
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital, khususnya jaringan 5G, membutuhkan perhatian lebih agar Indonesia dapat bersaing di era digital.
“Dalam hal investasi 5G dan akses konektivitas digital, area ini perlu mendapat perhatian lebih. Baik melalui pendanaan negara sendiri maupun dengan melibatkan pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri,” ujar Meutya dalam audiensi bersama ITF di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Rabu (12/3) seperti yang dikutip dari laman Antara news.
Selain infrastruktur, Meutya juga menyoroti tata kelola digital sebagai salah satu kebijakan utama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, akselerasi digital harus diiringi regulasi yang tidak hanya mendukung perkembangan perusahaan rintisan (startup), tetapi juga tidak menghambat kemajuan UMKM.
Lebih lanjut, Meutya menyoroti pentingnya pusat data nasional sebagai bagian dari penguatan ekosistem digital. Ia menilai bahwa keberadaan data center yang andal dan aman sangat krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang ada.
“Kita tahu bahwa data center milik swasta sudah ada, tetapi pemerintah juga perlu memiliki pusat data yang cukup kuat,” tuturnya.
Ia pun membuka peluang bagi pihak swasta untuk turut serta dalam pengembangan pusat data nasional, dengan tujuan menciptakan infrastruktur digital yang lebih efisien dan berdaya saing.
“Pemerintah tidak harus memiliki pusat data sendiri. Jika pihak swasta ingin berkontribusi dalam satu ekosistem bersama, tentu kami terbuka. Ini akan membuka wawasan baru mengenai bagaimana pusat data nasional bisa dibangun secara optimal,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga menanggapi tren global mengenai boikot kecerdasan buatan (AI) dari negara tertentu. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan mengadopsi prinsip kebijakan luar negeri yang terbuka terhadap penggunaan teknologi AI dari berbagai negara.
“Indonesia harus mengikuti prinsip diplomasi luar negeri, yaitu bisa mengakses teknologi dari semua pihak. Baik teknologi dari negara A maupun B, kita tidak akan melarang. Yang terpenting adalah kesiapan masyarakat dan ekosistem digital kita dalam menghadapi transformasi teknologi yang semakin pesat,” pungkasnya.
Baca Juga : Kampus Beberkan Keadaan Gaji Dosen RI, Bisa di Bawah Rp 2 Juta!
Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, Indonesia diharapkan mampu membangun ekosistem digital yang lebih kuat dan inklusif, serta bersaing di tingkat global.
