Nusantara1News – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.
Baca Juga : Menteri Pendidikan Memperkenalkan 3 pilihan Libur Sekolah di Bulan Puasa
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa pendanaan pembangunan SPPG sepenuhnya ditanggung oleh BGN, sementara pengelolaannya dapat melibatkan para transmigran. Selain itu, bahan baku yang digunakan dalam program ini akan berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan masyarakat transmigrasi.
“Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran,” kata Iftitah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 13/3/2025) seperti yang dikutip dari laman Antara news.
Sebagai langkah tindak lanjut, Kementrans akan segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BGN guna memastikan implementasi program MBG berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Kementrans berencana memperluas layanan SPPG dengan membangun rumah makan di kawasan transmigrasi. “Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi,” ujar Iftitah.
Ia menambahkan, keberadaan rumah makan dalam program ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan bahan mentah, tetapi juga makanan yang sudah diolah dan siap dikonsumsi. “Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut baik kerja sama ini dan mendukung rencana Kementrans dalam membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan pembangunan 1.542 unit SPPG di berbagai wilayah Indonesia yang akan berfungsi sebagai dapur umum untuk produksi makanan bergizi.
“Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya,” kata Dadan.
Baca Juga : Mensos Dorong Pendirian Sekolah Rakyat sebagai Wadah Cetak Agen Perubahan Bangsa
Dengan sinergi ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan mendukung kesejahteraan masyarakat transmigrasi melalui penyediaan pangan yang sehat dan bergizi.
