Nusantara1News – Kementerian Pariwisata terus memperkuat kualitas layanan publik dengan menekankan pentingnya respons cepat terhadap perubahan zaman. Upaya ini dianggap krusial demi menciptakan pelayanan yang prima, inklusif, dan sesuai harapan masyarakat.
Baca Juga : Presiden Prabowo Imbau Kepala Daerah Prioritaskan Kepentingan Rakyat
“Pelayanan publik harus terus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pelayanan Publik Kementerian Pariwisata dituntut sigap dan cepat beradaptasi,” ujar Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (23/5/2025) dilansir dari laman Antara news.
Dalam kegiatan bertajuk Peningkatan Kapasitas SDM Informasi dan Pelayanan Publik yang berlangsung pada 20-21 Mei 2025, Bayu menekankan bahwa pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat merupakan indikator utama dari keberhasilan reformasi birokrasi.
Kemenparekraf juga menorehkan sejumlah prestasi membanggakan sepanjang 2024, di antaranya keberhasilan meraih Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM), Predikat Pelayanan Prima dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), serta Predikat Informatif yang berhasil dipertahankan selama empat tahun berturut-turut.
“Hadirnya kegiatan ini menjadi upaya sekaligus pemantik dalam mempertahankan prestasi tersebut, melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan publik dan informasi, baik secara profesional maupun dari sisi tata kelola pemerintahan,” jelas Bayu.
Kegiatan ini diikuti oleh anggota Kelompok Kerja Pelayanan Publik (PPID) dari berbagai unit kerja di Kementerian Pariwisata, Politeknik Pariwisata, dan Badan Otorita, sebagai bentuk kolaborasi lintas elemen untuk memperkuat pelayanan publik di sektor pariwisata.
“Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dengan harapan para peserta yang merupakan pelaksana pelayanan informasi publik di Kementerian Pariwisata semakin bertambah pengetahuan dan meningkat kemampuannya dalam memberikan layanan informasi publik yang lebih baik dan inklusif,” tambah Bayu.
Sementara itu, Analis Utama Kementerian PAN-RB Muhammad Imanuddin menyampaikan pentingnya menindaklanjuti laporan penataan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, laporan tersebut memuat kondisi terkini sekaligus rekomendasi perbaikan atas sembilan aspek pelayanan publik.
“Hal ini perlu ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap sembilan aspek pelayanan publik,” kata Iman.
Kesembilan aspek yang dimaksud meliputi standar pelayanan, maklumat layanan, survei kepuasan, jam operasional, sistem penghargaan dan hukuman pegawai, sarana dan prasarana, pemanfaatan aplikasi LAPOR!, sistem pengelolaan pengaduan nasional (SPPN), serta inovasi layanan.
Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP), Annie Londa, turut menyoroti peran vital Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjamin keterbukaan informasi di instansi pemerintah.
“Sejauh ini potret keterbukaan informasi di Kementerian Pariwisata dari hasil monitoring dan evaluasi dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan nilai di atas 90. Nilai paling tinggi di tahun 2024 mencapai 97,40,” jelas Annie.
Baca Juga : Presiden Prabowo Imbau Kepala Daerah Prioritaskan Kepentingan Rakyat
Dengan capaian tersebut, Kemenparekraf dinilai berhasil menjaga komitmen terhadap transparansi dan pelayanan yang akuntabel, sekaligus siap menjawab tantangan di era digital yang terus berkembang.
