Nusantara1News – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya untuk terus menjadi penggerak utama reformasi birokrasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). Fokus itu disampaikan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, saat menyampaikan paparan kinerja 2025 dan rencana kerja 2026 di hadapan Komisi II DPR RI.
“Sepanjang tahun 2025, Kementerian PANRB fokus melaksanakan sejumlah program prioritas, antara lain penataan kelembagaan, penyusunan arah reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan,” ujar Rini di Jakarta, Kamis (10/7) dilansir dari laman Antara news.
Rini menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi momen penting pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahap I, yang diarahkan pada lima area kunci: penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi manajemen ASN berbasis talenta, layanan publik berbasis omnichannel, reformasi proses bisnis yang adaptif dan kolaboratif, serta transformasi digital pemerintahan untuk mendukung prioritas Presiden.
Salah satu terobosan penting yang tengah dipersiapkan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), yang akan menjadi jembatan penguatan kolaborasi antarlembaga untuk pencapaian target nasional secara bersama.
“Perubahan ini mendorong setiap Kementerian/Lembaga bergerak secara sinergis untuk mencapai outcome bersama, yaitu Target Prioritas Pembangunan Nasional,” jelas Rini.
Transformasi manajemen ASN juga menjadi prioritas dengan penekanan pada digitalisasi, manajemen talenta, serta sistem merit untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintahan bukan sekadar migrasi teknologi, melainkan mencakup pembaruan menyeluruh pada proses kerja, SDM, data, hingga penguatan keamanan digital.
“Melalui fondasi Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment, pemerintah membangun ekosistem digital yang terintegrasi untuk mempercepat pelayanan yang inklusif, cepat, dan aman, seperti dalam use case Perlindungan Sosial (Perlinsos),” terangnya.
Pelaksanaan digitalisasi ini juga akan didukung oleh pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) dan interoperabilitas data, untuk memastikan semua layanan pemerintah saling terhubung dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan dukungan atas kinerja yang ditunjukkan oleh Kementerian PANRB.
“Komisi II DPR RI akan memberikan dukungan pada semua mitra kerja kami baik Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, maupun Ombudsman untuk dapat memberikan kinerja terbaiknya melaksanakan tugas yang bermanfaat bagi rakyat,” ungkap Zulfikar.
Dengan langkah-langkah tersebut, Kementerian PANRB diharapkan mampu mengakselerasi reformasi birokrasi Indonesia menuju arah yang lebih lincah, terukur, dan berorientasi hasil.
