Nusantara1News – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan komitmen kuat untuk mendukung Kementerian Transmigrasi dalam membangun ekosistem ekonomi terpadu di wilayah transmigrasi. Inisiatif ini merupakan bagian dari program prioritas nasional Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan mendorong perkembangan wilayah serta pemerataan pembangunan.
Baca Juga : Kemenkes Lakukan Evaluasi Rutin, Pastikan Layanan Cek Kesehatan Gratis Efektif
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (16/5) dikutip dari Menpan.go.id, bahwa pihaknya akan mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat pencapaian target. Tanggung jawab ini akan tercermin dalam indikator kinerja instansi, sebagai bagian dari prioritas pemerintah pusat.
Pembentukan Kementerian Transmigrasi, hasil dari restrukturisasi kabinet, dirancang untuk memperkuat fokus pembangunan berbasis wilayah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi lokal di kawasan transmigrasi.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menambahkan, “Kami berupaya membantu daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah, dengan menjadikan potensi lokal sebagai dasar pengembangan aktivitas ekonomi produktif.”
Kementerian PANRB berkomitmen merancang tata kelola lintas lembaga agar program pengembangan kawasan transmigrasi dapat berjalan maksimal. Desain tata kelola tersebut akan dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres), termasuk pemetaan proses bisnis dan pembagian tugas antar instansi.
Menteri Rini menegaskan, “Proses bisnis lintas kementerian akan diatur lewat Inpres, namun yang terpenting adalah keselarasan kinerja agar kebijakan strategis memberikan dampak nyata.”
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan sinergi kompetensi sumber daya manusia, tetapi juga mendukung efisiensi biaya serta pengelolaan risiko bersama. Namun, mitigasi terhadap potensi konflik kepentingan dan kompleksitas manajemen tetap menjadi perhatian penting.
“Prinsipnya adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan besar, dengan antisipasi dan pengelolaan risiko agar tetap efektif,” kata Wamen Purwadi.
Baca Juga : Kemenkes Lakukan Evaluasi Rutin, Pastikan Layanan Cek Kesehatan Gratis Efektif
Dengan pendekatan kolaborasi dan gotong royong antar kementerian, penguatan kelembagaan Kementerian Transmigrasi diharapkan dapat mempercepat pembangunan wilayah yang berkeadilan, mandiri, dan berkelanjutan.
