Nusantara1News – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tak bisa dilepaskan dari peran aktif pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang meminta pemerintah daerah menjadi penjamin mutu pendidikan agar tujuan utama program, yakni memutus rantai kemiskinan, bisa tercapai.
Baca Juga : Indonesia Siap Hentikan Impor Beras, Gula, dan Garam Mulai 2025
“Nanti kita akan meminta bantuan para wakil kepala daerah sebagai fungsi pengawasan untuk nanti memimpin di daerah masing-masing terkait proses penjaminan mutu pendidikan,” ujar Robben dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025) dilansir dari laman Detik.
Pernyataan itu disampaikan Robben saat berdialog langsung bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (27/6).
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program kolaboratif antar kementerian dan lembaga, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025. Karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan, termasuk keterlibatan pemda hingga ke level bawah. Untuk menjamin kualitas pendidikan, selain kepala daerah sebagai pengawas, akan dibentuk juga Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu yang sejalan dengan arahan Presiden.
Robben juga menyoroti dua hal penting yang perlu disiapkan pemda, yakni lokasi rintisan Sekolah Rakyat, dan lahan permanen minimal 5-8 hektare untuk pengembangan jangka panjang.
Dukungan penuh pun datang dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, yang menyambut baik pelaksanaan program tersebut di wilayahnya. Ia melihat program Sekolah Rakyat sebagai upaya konkret untuk memperluas akses pendidikan, membuka lapangan kerja, sekaligus memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya memang awalnya ini menyiapkan dua, tapi saya berharap pemerintah pusat akan menyiapkan kita empat, minimal,” ujar Andi.
Ia menambahkan, Pemprov Sultra tengah menyiapkan roadmap pendidikan jangka panjang agar generasi muda siap menghadapi kebutuhan tenaga kerja dalam sektor hilirisasi pertanian dan pariwisata.
“Bisa jadi nanti mereka (siswa Sekolah Rakyat) yang akan disiapkan untuk itu,” imbuhnya.
Sebagai langkah awal, Sekolah Rakyat di Kendari akan dimulai di Sentra Meohai dengan dua rombongan belajar tingkat SMP. Selain itu, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari juga tengah disiapkan sebagai sekolah percontohan, dengan kapasitas empat rombel dan total 100 siswa.
Baca Juga : Indonesia Siap Hentikan Impor Beras, Gula, dan Garam Mulai 2025
Sekjen Kemensos dan Gubernur Sultra juga sempat meninjau renovasi balai yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Saat ini, pengerjaan telah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai pada bulan Juli.
