Nusantara1News – Pemerintah terus memperkuat sistem layanan ekspor-impor nasional melalui peningkatan kolaborasi antar-kementerian dan lembaga. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso mendorong optimalisasi pemanfaatan Indonesia National Single Window (INSW) guna mendukung deregulasi dan efisiensi layanan perizinan ekspor-impor. Hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada pelayanan publik terintegrasi dan terdigitalisasi.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (2/7/2025). Rapat ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW dan dihadiri oleh Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia serta perwakilan pejabat eselon I dan II dari 21 kementerian/lembaga terkait. Pertemuan ini menjadi momentum evaluasi capaian kinerja 2024 dan pembahasan agenda strategis tahun 2025.
“Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW sebelumnya pada 12 Desember 2024 yang lalu, hari ini kita mengevaluasi laporan progres capaian dari LNSW dan membahas isu strategis bersama kementerian/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan implementasi sistem INSW ini,” tutur Sesmenko Susiwijono seperti yang dikutip dari laman Liputan 6.
Beberapa isu strategis yang menjadi fokus pembahasan antara lain pembentukan Unit Layanan Single Window (ULSW), harmonisasi kode pelabuhan, penguatan Indonesia Single Risk Management (ISRM), pengembangan sistem Business Continuity Management System (BCMS), tata kelola pertukaran data, kanal komunikasi bersama, serta integrasi Single Submission Ekspor dengan sistem e-SKA. Selain itu, turut dibahas posisi INSW dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, integrasi sistem di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan sistem informasi SIMBARA, pengelolaan dual use items, serta peningkatan keamanan sistem dalam menghadapi potensi serangan siber.
Pemerintah juga mencatat sejumlah capaian strategis selama 2024, termasuk semakin terintegrasinya sistem dan proses bisnis lintas kementerian dan lembaga di sektor ekspor, impor, dan logistik. Hal ini menunjukkan progres nyata dari kolaborasi yang dibangun melalui platform INSW. “Kami menyampaikan terima kasih kepada LNSW dan kementerian/lembaga terkait atas sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan sistem INSW ini, sehingga beberapa yang ditargetkan dapat tercapai,” ujar Susiwijono.
Untuk 2025, pemerintah menyiapkan sejumlah rencana strategis, di antaranya penerapan sistem manajemen risiko yang disesuaikan dengan proses bisnis masing-masing kementerian/lembaga, integrasi sistem antara SINSW dan OSS seiring diberlakukannya PP Nomor 28 Tahun 2025, serta pengembangan satu aplikasi perizinan terpadu (Single Submission). Selain itu, pemerintah juga akan menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 agar sesuai dengan kebutuhan layanan saat ini.
Melalui rapat koordinasi ini, masing-masing kementerian/lembaga turut menyampaikan pandangan dan masukan untuk penyempurnaan sistem INSW ke depan. Kolaborasi lintas sektor yang telah terbentuk menjadi pondasi penting dalam menciptakan sistem layanan ekspor-impor yang lebih efisien, modern, dan berdaya saing tinggi.
