Nusantara1News – Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Arif Priadi, menekankan pentingnya kemandirian sektor maritim, terutama dalam industri galangan kapal.
Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah membebaskan bea masuk dan pajak bagi industri perkapalan guna mendorong pertumbuhan industri kapal dalam negeri. Selain itu, ia menilai insentif juga perlu diberikan kepada industri perkapalan agar pelaku usaha lebih terdorong untuk membangun kapal di dalam negeri.
Baca Juga : Kemenkes Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Lewat Quick Win RSUD
“Mobil listrik saja dikasih insentif. Motor listrik Rp7 juta per unit. Kapal juga begitu harusnya,” ujar Antoni dalam Indonesia Maritim Talks 2025, Selasa (25/2/2025) seperti yang dikutip dari laman CNBC Indonesia.
Ia juga menyoroti penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam operasional kapal sebagai langkah mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Menurutnya, sertifikasi efisiensi energi bagi industri pelayaran perlu segera diterapkan untuk mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan.
“Kita juga dorong ke pelabuhan, meningkatkan plak yang efektif tidak memakai generator lagi. Tapi ini masih kurang banyak,” katanya.
Lebih lanjut, Antoni menekankan bahwa pembangunan kapal dan upaya mencapai NZE di sektor maritim harus keluar dari pola lama. Ia mencontohkan bagaimana industri kapal di Jepang telah beralih ke penggunaan hidrogen, sementara Indonesia masih mengandalkan biodiesel.
Baca Juga : Pemerintah RI Mau Batasi Anak Main Medsos
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan pelayaran mulai mengembangkan kapal dengan mesin induk berbasis tenaga listrik, bukan lagi menggunakan mesin berbahan bakar minyak.
“Kita sendiri belum, masih pakai minyak bumi. Ketika ke EBT tidak pakai minyak bumi, negara kita apa yang paling bagus dan sesuai,” ujarnya.
