Nusantara1News – Antoni Arif Priadi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, menyampaikan bahwa ketegangan geopolitik global berpotensi membawa pengaruh buruk bagi sektor maritim Indonesia. Menyikapi hal ini, pemerintah merancang tiga langkah strategis, yakni penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan infrastruktur dan digitalisasi sistem maritim, serta intensifikasi diplomasi maritim.
Baca Juga : AI Berpotensi resiko yang Perlu Diwaspadai
“Indonesia Maritime Week 2025 ini merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya diplomasi kita. Di sisi lain, peningkatan konektivitas menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan swasta,” ujar Antoni dalam sesi diskusi panel di Jakarta International Convention Center, Senin (26/5) dikutip dari CNBC Indonesia.
Untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah telah menyiapkan layanan transportasi laut melalui 107 rute wajib yang harus dioperasikan. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan pihak swasta, baik dalam pengangkutan penumpang maupun logistik, turut didorong.
“Sudah disiapkan jalur khusus dari pelabuhan besar menuju pelabuhan kecil yang tersebar di kawasan 3T,” jelasnya.
Lebih lanjut, Antoni menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi, mengingat pesatnya pertumbuhan pelayaran, terutama di daerah pedesaan serta penumpang dari Pulau Jawa hingga wilayah barat Indonesia.
“Kita telah menghubungkan 264 pelabuhan melalui sistem digital, dan ini sudah kami sampaikan ke International Maritime Organization (IMO). Bandingkan dengan Eropa yang hanya memiliki kurang dari 100 pelabuhan yang terkoneksi digital,” katanya.
Antoni juga menambahkan bahwa diplomasi maritim melalui IMO menjadi sarana penting untuk menyampaikan perkembangan dan langkah strategis pemerintah kepada dunia internasional.
Baca Juga : AI Berpotensi resiko yang Perlu Diwaspadai
“Tiga hal utama agar maritim Indonesia tetap adaptif adalah konektivitas, digitalisasi, dan diplomasi,” tutupnya.
